MALILI — Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Berbagai fraksi menyampaikan kritik, evaluasi, sekaligus masukan strategis yang mendapat respons langsung dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (6/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Ober Datte bersama Wakil Ketua I Jihadin Paruge dan Wakil Ketua II Hj. Harisah Suharjo.
Fraksi PAN melalui Nurchalis Azis menyoroti masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Menanggapi hal itu, pemerintah menyatakan akan memperkuat kapasitas fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pajak, retribusi, aset daerah, serta potensi ekonomi lokal.
Sementara Fraksi NasDem melalui Suwati mempertanyakan besarnya SiLPA tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp21,6 miliar. Pemerintah menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari kas dana BLUD, BOS, BOK, FKTP, dan kas daerah, serta akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran berikutnya.
Fraksi Golkar yang disampaikan Bangkit Revormansyah Pratama menyoroti realisasi belanja modal yang baru mencapai 83,33 persen. Pemerintah menyatakan akan meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat proses pengadaan, serta memperkuat monitoring pelaksanaan kegiatan.
Masukan lain datang dari Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) melalui I Wayan Suparta yang menilai masih terdapat kekurangan berdasarkan hasil kunjungan lapangan. Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan melalui Andi Ahmad menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, diversifikasi ekonomi, dan pembangunan yang inklusif.
Seluruh pandangan fraksi tersebut menjadi bagian dari fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dalam memastikan pelaksanaan APBD berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur.
