DALAM KAJIAN ilmu politik, dikenal istilah pork barrel politics atau politik gentong babi, yaitu praktik pemanfaatan sumber daya publik untuk kepentingan kelompok tertentu. Saya berpandangan bahwa birokrasi harus dijauhkan dari berbagai potensi yang dapat menimbulkan persepsi adanya penggunaan instrumen pemerintahan untuk kepentingan di luar pelayanan masyarakat.
Birokrasi sejatinya dibangun untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan menjadi ruang akumulasi kekuasaan segelintir orang. Prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ketika prinsip-prinsip tersebut mulai dipertanyakan, maka menjadi kewajiban masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan kritik dan melakukan kontrol sosial.
Belakangan ini, perhatian publik di Kota Palopo tertuju pada fenomena rangkap jabatan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Palopo. Menurut pandangan saya, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi bersama karena berpotensi mengurangi efektivitas tata kelola pemerintahan dan mekanisme pengawasan yang sehat.
Sebagai Ketua HMI Cabang Palopo, saya memandang bahwa birokrasi yang baik tidak hanya diukur dari keberhasilan menjalankan program, tetapi juga dari bagaimana sistem itu dibangun agar tetap menjaga keseimbangan kewenangan dan mencegah potensi konflik kepentingan.
Dalam konsep tata kelola pemerintahan modern, terdapat prinsip checks and balances yang bertujuan memastikan setiap fungsi berjalan sesuai porsinya. Ketika sejumlah posisi strategis terkonsentrasi pada individu yang sama, ruang diskusi mengenai independensi pengawasan dan objektivitas pengambilan keputusan menjadi sesuatu yang wajar untuk dikemukakan di ruang publik.
Kritik yang kami sampaikan bukanlah kritik terhadap pribadi seseorang. Kami menghormati setiap pejabat yang diberi amanah untuk menjalankan tugas negara. Namun, kami juga meyakini bahwa sistem yang baik tidak boleh bertumpu pada kapasitas individu semata, melainkan harus mampu menjamin adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan tata kelola yang transparan.
Pandangan tersebut bukanlah tuduhan atas adanya pelanggaran hukum tertentu, melainkan pengingat bahwa setiap kebijakan publik harus dirancang sedemikian rupa agar terhindar dari potensi konflik kepentingan dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sebagai organisasi mahasiswa yang lahir dari tradisi intelektual dan perjuangan moral, HMI memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Kritik yang kami sampaikan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijamin dalam kehidupan demokrasi.
Kami berharap Pemerintah Kota Palopo dapat menjadikan berbagai masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola birokrasi. Transparansi, profesionalisme, dan penerapan sistem merit harus menjadi prioritas agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal dan mendapat kepercayaan masyarakat.
Saya percaya bahwa pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang anti kritik, tetapi pemerintahan yang mampu mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki diri. Demikian pula, mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton atas dinamika yang terjadi di daerahnya, melainkan harus menjadi mitra kritis yang mengawal jalannya pemerintahan demi kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, yang kami perjuangkan bukanlah kepentingan individu atau kelompok tertentu. Yang kami perjuangkan adalah marwah birokrasi Kota Palopo agar tetap berdiri di atas prinsip keadilan, profesionalisme, dan pengabdian kepada rakyat. Sebab, birokrasi yang sehat adalah salah satu syarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat.
(Oleh: Ardi Dekal, Ketua HMI Cabang Palopo)
