MALILI — Anggota DPRD Luwu Timur dari Fraksi NasDem, Muhammad Iwan, menyoroti ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Luwu Timur. Ia meminta pemerintah dan pengelola SPBU memperkuat pengawasan agar keterbatasan kuota tidak berdampak pada masyarakat yang membutuhkan.
Catatan tersebut disampaikan Muhammad Iwan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam di Ruang Rapat Bupati Malili, Selasa (15/9/2026). Dalam forum yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Dinas Perhubungan dan sebelas pengelola SPBU se-Luwu Timur itu, Iwan menyoroti penurunan kuota BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, pada 2026.
Menurut Iwan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena kebutuhan masyarakat terhadap BBM tetap tinggi. Karena itu, penyaluran harus dilakukan secara tertib dengan sistem pengawasan yang mampu memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran.
Selain Pertalite, Iwan juga menyoroti penyaluran BBM jenis Solar. Ia menilai diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, aparat terkait dan pengelola SPBU untuk menjaga distribusi tetap tertib dan aman.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Iwan turut memberikan dukungan terhadap berbagai langkah pemerintah untuk mengendalikan distribusi BBM bersubsidi. Salah satunya penerapan sistem ganjil-genap yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Menurut Iwan, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurai antrean panjang di SPBU sekaligus membantu mengatur pola penyaluran BBM agar lebih tertib.
Ia menilai pengendalian distribusi tidak cukup hanya mengandalkan pengelola SPBU, tetapi membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi teknis dan pengelola SPBU perlu memiliki mekanisme pengawasan yang berjalan secara konsisten.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi ruang untuk menyelaraskan langkah menghadapi persoalan distribusi BBM di Luwu Timur. Kehadiran sebelas pengelola SPBU diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap persoalan yang terjadi di lapangan.
Iwan menegaskan, pengawasan terhadap BBM bersubsidi merupakan bagian penting dari kepentingan masyarakat. Dengan pengaturan dan pengawasan yang lebih baik, penyaluran BBM diharapkan dapat berlangsung tertib sehingga masyarakat memperoleh akses secara adil dan merata.
