MALILI — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur segera mempercepat diversifikasi ekonomi dengan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi daerah di luar pertambangan.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Andi Ahmad, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (3/7/2026).
Andi mengatakan, struktur perekonomian Luwu Timur saat ini masih didominasi sektor pertambangan yang menyumbang sekitar 70 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi tersebut dinilai membuat perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dunia maupun kebijakan pemerintah pusat.
“Ketergantungan yang terlalu besar terhadap sektor tambang harus mulai dikurangi. Ketika harga komoditas turun atau terjadi pembatasan RKAB, maka dampaknya langsung dirasakan terhadap ekonomi daerah,” kata Andi.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru, terutama UMKM yang dinilai memiliki daya tahan tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja secara luas.
Fraksi PDI Perjuangan menilai pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan permodalan, tetapi juga harus didukung dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha, akses pemasaran, digitalisasi usaha, hingga kemudahan memperoleh akses pembiayaan.
Selain UMKM, sektor pertanian dan pariwisata juga dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai penopang ekonomi daerah. Dengan memaksimalkan potensi tersebut, Luwu Timur diyakini mampu membangun struktur ekonomi yang lebih kuat dan tidak bergantung pada industri ekstraktif.
“Belanja modal pemerintah harus diarahkan pada program-program produktif yang mampu menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah memperkuat sinergi dengan dunia usaha agar investasi tidak hanya terfokus pada sektor pertambangan, tetapi mulai mengalir ke sektor non-tambang, termasuk pengembangan UMKM, industri pengolahan hasil pertanian, serta sektor pariwisata.
Meski memberikan sejumlah catatan strategis, Fraksi PDI Perjuangan tetap mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Menurut Andi, struktur APBD yang sehat, nilai SILPA yang positif, dan pertumbuhan ekonomi menjadi indikator pengelolaan keuangan daerah yang berjalan cukup baik.
Fraksi PDI Perjuangan berharap pemerintah mulai menggeser arah pembangunan menuju ekonomi yang lebih beragam dengan menjadikan UMKM sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan. Langkah tersebut dinilai penting agar perekonomian Luwu Timur lebih tangguh menghadapi gejolak global sekaligus membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.
