MALILI — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu Timur segera mempercepat diversifikasi ekonomi agar daerah tidak terus bergantung pada sektor pertambangan. Penguatan UMKM, pertanian, dan pariwisata dinilai harus menjadi prioritas untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Desakan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Andi Ahmad, saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (3/7/2026).
Andi menegaskan, dominasi sektor pertambangan yang mencapai sekitar 70 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu Timur menjadi persoalan serius karena membuat perekonomian daerah sangat rentan terhadap gejolak eksternal.
“Kondisi ini membuat ekonomi daerah sangat rentan terhadap perubahan harga komoditas dunia maupun kebijakan pemerintah pusat, seperti pembatasan RKAB,” tegas Andi.
Menurutnya, ketergantungan yang terlalu besar terhadap sektor tambang berpotensi menghambat keberlanjutan pembangunan daerah apabila terjadi penurunan harga komoditas atau perubahan regulasi nasional.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah mulai mengoptimalkan potensi sektor-sektor non-tambang yang selama ini belum digarap secara maksimal. Pengembangan UMKM, peningkatan produktivitas sektor pertanian, serta penguatan sektor pariwisata diyakini mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong agar kebijakan belanja modal lebih difokuskan pada program-program produktif yang mampu menggerakkan sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pemerintah diminta memperkuat sinergi dengan dunia usaha agar investasi swasta tidak hanya terkonsentrasi di sektor pertambangan, tetapi mulai berkembang ke sektor-sektor strategis lainnya.
“Sinergi dengan dunia usaha juga perlu diperkuat agar investasi swasta tidak hanya terkonsentrasi di sektor pertambangan, tetapi mulai bergerak ke sektor non-tambang,” ujar Andi.
Meski memberikan sejumlah catatan strategis, Fraksi PDI Perjuangan tetap mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Fraksi menilai struktur APBD yang sehat, nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang positif, serta pertumbuhan ekonomi menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan cukup baik.
Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa keberhasilan fiskal tersebut harus menjadi momentum untuk mengubah arah pembangunan menuju ekonomi yang lebih inklusif dan beragam. Menurut fraksi, transformasi ekonomi menjadi kebutuhan mendesak agar Luwu Timur tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan dan mampu menghadapi dinamika ekonomi global dengan fondasi yang lebih kuat.
