WaraNews.id — Anggota Komisi VIII DPR RI, Sri Wulan, menilai pelayanan haji di Embarkasi Makassar menunjukkan standar yang mulai mendekati pelayanan profesional bagi jamaah sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.
Penilaian itu disampaikan usai meninjau langsung aktivitas penerimaan jamaah calon haji di Asrama Haji Makassar, Rabu. Dalam kunjungan tersebut, ia memantau pelayanan terhadap jamaah gabungan dari Kabupaten Bone, Maros, Jeneponto, Kota Makassar, hingga Provinsi Papua.
Menurut Sri Wulan, kesiapan petugas, fasilitas pemondokan, layanan kesehatan, hingga konsumsi jamaah di Embarkasi Makassar dinilai berjalan lebih tertata dibanding sejumlah embarkasi lain yang pernah ia kunjungi.
“Kami melihat proses penerimaan jamaah cukup rapi. Petugas sigap, fasilitas memadai, dan pelayanan terhadap jamaah sudah sangat baik,” ujarnya.
Ia secara khusus menyoroti kualitas fasilitas penginapan yang dianggap sudah memberi kenyamanan bagi jamaah sebelum menjalani perjalanan panjang menuju Arab Saudi.
Dari hasil peninjauan, Sri Wulan menyebut kondisi kamar, fasilitas kesehatan, hingga sistem pelayanan lansia di embarkasi tersebut layak dijadikan standar pelayanan nasional.
Menurut dia, pelayanan haji tidak boleh hanya berfokus pada proses keberangkatan, tetapi juga memastikan kondisi fisik dan kenyamanan jamaah tetap terjaga sejak berada di embarkasi.
“Jamaah datang dari daerah dengan perjalanan panjang sebelum terbang lagi sekitar 10 jam ke Arab Saudi. Karena itu, kualitas fasilitas di embarkasi sangat penting,” katanya.
Selain fasilitas pemondokan, ia juga mengapresiasi pola layanan konsumsi yang dinilai lebih memperhatikan kebutuhan jamaah, terutama kelompok lanjut usia.
Pihak embarkasi disebut menyediakan menu khusus lansia terpisah dari konsumsi reguler jamaah lainnya. Selama berada di asrama, jamaah juga mendapat jaminan makan tiga kali sehari.
Sri Wulan menegaskan pelayanan seperti di Embarkasi Makassar perlu dipertahankan dan dapat menjadi acuan peningkatan standar pelayanan haji di daerah lain.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI tidak menemukan kendala signifikan terkait proses pelayanan maupun kesiapan fasilitas embarkasi menjelang puncak keberangkatan jamaah haji tahun 2026.
