WaraNews.id — Kementerian Perindustrian terus memantau perkembangan situasi geopolitik global, khususnya di kawasan Selat Hormuz, yang berpotensi memengaruhi rantai pasok bahan baku petrokimia dan industri plastik nasional.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah mempertemukan pelaku industri petrokimia dari sektor hulu hingga hilir, termasuk industri daur ulang plastik, untuk membahas kondisi terkini serta menyusun langkah mitigasi bersama.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan hasil pertemuan tersebut menunjukkan optimisme industri terhadap ketersediaan stok plastik di dalam negeri.
“Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Namun pemerintah tetap akan memantau perkembangan situasi global secara cermat,” ujar Agus, Kamis (16/4).
Meski demikian, pemerintah mengakui gejolak geopolitik di kawasan Selat Hormuz telah berdampak pada struktur harga produk plastik di dalam negeri. Kenaikan biaya logistik, tambahan biaya pelabuhan, serta gangguan distribusi bahan baku dari luar negeri menjadi faktor utama penyesuaian harga.
Waktu pengiriman bahan baku yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari kini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menambah beban biaya produksi bagi pelaku industri.
Di sisi lain, pelaku industri menyatakan komitmen untuk menjaga kesinambungan suplai plastik, khususnya bagi industri kecil, agar produk mereka tetap mampu bersaing di pasar.
Menurut Agus, situasi global saat ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional, terutama dalam penyediaan bahan baku di dalam negeri.
Ia menegaskan, ketergantungan terhadap bahan baku impor perlu terus dikurangi melalui pengembangan industri petrokimia yang kuat dan berkelanjutan.
Selain itu, investor menilai subsektor petrokimia masih memiliki peluang besar untuk menarik penanaman modal baru, terutama jika didukung perlindungan pasar domestik dari produk impor.
Pemerintah juga tengah menjajaki potensi bahan baku alternatif sebagai substitusi nafta dari sumber domestik, salah satunya crude palm oil (CPO). Meskipun secara keekonomian masih menghadapi tantangan harga, opsi tersebut dinilai layak untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari strategi diversifikasi bahan baku.
Dalam situasi geopolitik global yang tidak menentu, persaingan antarnegara untuk memperoleh bahan baku petrokimia diperkirakan akan semakin ketat. Karena itu, pelaku industri mendorong agar Indonesia dapat mengakses bahan baku yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing produk nasional.
Kementerian Perindustrian menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pelaku industri guna menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional di tengah dinamika global.
