MALILI — DPRD Kabupaten Luwu Timur memastikan pelaksanaan program yang dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2025 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan melalui kunjungan kerja dan monitoring ke Pemerintah Kecamatan Malili dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/7/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda sekaligus forum evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025.
Dalam kegiatan itu, DPRD tidak hanya membahas dokumen pertanggungjawaban APBD, tetapi juga menyerap aspirasi secara langsung dari pemerintah kecamatan, kepala desa dan lurah se-Kecamatan Malili, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat.
Berbagai masukan yang disampaikan meliputi realisasi program pembangunan, kendala yang dihadapi di lapangan, hingga kebutuhan prioritas masyarakat di tingkat desa. Seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pembahasan Ranperda di DPRD.
Anggota DPRD Luwu Timur menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya berfokus pada laporan keuangan, tetapi juga menilai sejauh mana manfaat program dirasakan masyarakat.
“Pertanggungjawaban APBD bukan hanya soal angka. Kami ingin memastikan setiap program yang dibiayai APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di kecamatan maupun desa,” ujar legislator Luwu Timur.
Selain menjadi forum evaluasi, kunjungan kerja ini juga bertujuan memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Camat Malili, H. Hasimning, mengapresiasi kunjungan DPRD sebagai bentuk perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Ia menegaskan Pemerintah Kecamatan Malili siap mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Kami menyambut baik kunjungan ini karena menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai masukan dan kondisi di lapangan. Pemerintah Kecamatan Malili berkomitmen mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta pelayanan publik yang semakin baik,” kata Hasimning.
Melalui forum tersebut diharapkan terbangun komunikasi yang lebih efektif antara DPRD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, dan masyarakat sehingga mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Seluruh hasil kunjungan kerja dan aspirasi yang dihimpun akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi DPRD sebagai bagian dari proses penyempurnaan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
