JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat strategi komunikasi publik untuk menyampaikan pesan antikorupsi kepada masyarakat. Salah satunya melalui Webinar Pariwara Antikorupsi 2026 Seri 2 bertema *Teknik Storytelling dan Desain untuk Pesan Sosial yang Ngena*.
Webinar tersebut bertujuan mendorong pemerintah daerah menyusun kampanye antikorupsi yang lebih kreatif, mudah dipahami, dan mampu menjangkau masyarakat luas melalui berbagai platform komunikasi, termasuk media sosial.
Kasatgas Sosialisasi Kampanye (Soskam) Antikorupsi KPK, Dira Rachmawati, mengatakan Pariwara Antikorupsi 2026 merupakan gerakan kampanye bersama yang melibatkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Menurut Dira, materi kampanye disusun berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK agar sesuai dengan kondisi dan tantangan integritas di masing-masing daerah.
“Pesan antikorupsi perlu dikemas kreatif, menarik, dan komunikatif agar mampu menjangkau masyarakat luas serta terintegrasi melalui berbagai kanal komunikasi pemerintah daerah,” ujar Dira saat membuka webinar yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK, Kamis (25/6).
Dalam webinar tersebut, Pranata Hubungan Masyarakat KPK, Frietz Calvin, menekankan pentingnya strategi komunikasi yang tepat di tengah derasnya arus informasi di media sosial.
“Tantangan kampanye di media sosial bukan sekadar membuat konten, tapi memastikan pesan tersebut sampai kepada audiens yang tepat dan berdampak nyata,” katanya.
Ia menjelaskan, setiap kampanye harus diawali dengan pemetaan sasaran audiens, mulai dari usia, latar belakang, hingga kebiasaan mereka mengakses informasi. Menurutnya, keberhasilan kampanye tidak hanya diukur dari banyaknya tayangan atau interaksi, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan.
“Dampak konten harus dilihat, apakah sekadar diketahui, dipahami, atau sampai mendorong audiens untuk bertindak,” ujarnya.
Sementara itu, Illustrator sekaligus Creative Director Berakar Komunikasi, Hari Prasetiyo, mengatakan tantangan komunikasi saat ini bukan lagi menyampaikan informasi, melainkan menarik perhatian masyarakat di tengah banyaknya konten digital.
“Dulu tantangannya menyampaikan informasi, sekarang tantangannya merebut perhatian. Semua orang berada di layar yang sama dan saling berebut perhatian,” kata Hari.
Ia menilai visual menjadi bagian penting dalam kampanye sosial karena mampu membantu masyarakat memahami pesan dengan cepat.
“Visual bukan hanya gambar, tapi cara menyampaikan cerita. Tanpa teks pun, orang harus sudah paham maksudnya,” ujarnya.
Melalui webinar ini, KPK berharap pemerintah daerah mampu menghasilkan kampanye antikorupsi yang lebih kreatif, relevan, dan efektif sehingga nilai-nilai integritas dapat lebih mudah dipahami serta diterapkan oleh masyarakat.
