WaraNews.id — Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur pada awal Juni 2026 bukan sekadar persoalan distribusi di tingkat daerah. Kondisi ini merupakan bagian dari dampak kebijakan penyesuaian kuota LPG bersubsidi secara nasional yang mulai dirasakan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk Sulawesi Selatan.
Di sejumlah kecamatan di Luwu Timur, tabung gas melon dilaporkan sulit diperoleh. Sejumlah pengecer kehabisan stok, sementara warga harus mencari hingga ke wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun usaha mikro yang bergantung pada LPG bersubsidi.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Disdagkop) Luwu Timur, Senfry Oktavianus, mengakui bahwa kondisi tersebut tidak terlepas dari pengurangan kuota LPG 3 kilogram yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kuota gas elpiji 3 kilogram secara nasional memang mengalami pengurangan, termasuk untuk Kabupaten Luwu Timur,” kata Senfry.
Data Disdagkop Luwu Timur menunjukkan tren kuota LPG bersubsidi di daerah itu terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, kuota LPG 3 kilogram mencapai 3.791.000 tabung dan sempat meningkat menjadi 3.962.333 tabung pada 2024.
Namun, pada 2025 jumlah tersebut turun menjadi 3.750.333 tabung dan kembali menyusut pada 2026 menjadi 3.590.333 tabung. Artinya, dalam dua tahun terakhir, Luwu Timur kehilangan lebih dari 370 ribu tabung kuota LPG bersubsidi.
Penurunan kuota tersebut berdampak langsung terhadap ketersediaan pasokan di lapangan. Ketika kebutuhan masyarakat relatif stabil, berkurangnya alokasi membuat distribusi menjadi lebih ketat dan memicu kelangkaan di sejumlah wilayah.
Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Disdagkop terus melakukan koordinasi dengan Pertamina guna memastikan pasokan tetap tersedia bagi masyarakat. Sebagai langkah darurat, pemerintah daerah telah menyalurkan sekitar 2.000 tabung LPG 3 kilogram ke sejumlah kecamatan yang mengalami kekurangan stok.
“Masih ada penyaluran berikutnya. Dalam waktu dekat kami akan kembali mendistribusikan LPG hingga ke kantor-kantor desa sesuai kebutuhan dan permintaan masyarakat,” ujar Senfry.
Berdasarkan data Disdagkop, sejumlah wilayah yang masih membutuhkan tambahan distribusi antara lain Desa Laskap, Pasi-pasi, Rantemario, Ujung Baru, Mulyasri, Beringin Jaya, Bahari, serta beberapa desa di Kecamatan Wotu, Tomoni, dan Angkona.
Meski demikian, pemerintah daerah menilai distribusi yang tepat sasaran menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan LPG bersubsidi. Masyarakat diimbau membeli gas 3 kilogram di pangkalan resmi agar memperoleh harga sesuai ketentuan serta memastikan subsidi diterima oleh kelompok yang berhak.
Di tingkat nasional, pemerintah memastikan kondisi stok LPG tetap aman. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pasokan LPG subsidi 3 kilogram masih mencukupi kebutuhan masyarakat dan harga jualnya tidak mengalami kenaikan.
Namun, pemerintah juga mengingatkan bahwa dinamika energi global tetap memengaruhi sektor energi nasional, khususnya untuk produk nonsubsidi.
“LPG nonsubsidi mengikuti harga pasar internasional. Jika harga energi dunia naik, maka harga di dalam negeri juga dapat menyesuaikan,” kata Bahlil.
Fenomena kelangkaan LPG 3 kilogram di Luwu Timur menjadi gambaran bagaimana kebijakan pengendalian subsidi energi di tingkat nasional memiliki dampak langsung terhadap daerah. Di tengah penyusutan kuota, tantangan pemerintah bukan hanya menjaga kecukupan stok, tetapi juga memastikan distribusi berjalan efektif agar kebutuhan rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro tetap terpenuhi tanpa memicu gejolak di masyarakat.
