WaraNews.id — Ancaman banjir kembali membayangi Sulawesi Selatan seiring intensitas hujan yang meningkat di sejumlah wilayah. Pemerintah pusat pun mengingatkan bahwa persoalan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kondisi daerah aliran sungai (DAS) dan hutan di sekitarnya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan, terdapat sembilan DAS di Sulawesi Selatan yang masuk kategori rawan banjir. Kesembilan DAS tersebut melintasi sedikitnya 456 desa yang tersebar di 24 kabupaten dan kota. Wilayah-wilayah ini dinilai memiliki risiko tinggi jika keseimbangan lingkungan tidak dijaga dengan baik.
Namun demikian, Raja menekankan bahwa perhatian tidak boleh hanya tertuju pada sembilan DAS tersebut. Secara keseluruhan, Sulawesi Selatan memiliki 1.058 DAS yang seluruhnya membutuhkan perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan.
Peringatan itu disampaikan Raja Juli Antoni saat bertemu dengan 2.255 kepala desa se-Sulawesi Selatan dalam sebuah pertemuan di Kabupaten Gowa, Sabtu (13/12). Dalam forum tersebut, ia menyoroti peran strategis pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam menjaga lingkungan.
“Perlindungan DAS ini sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan hutan,” ujarnya.
Raja menjelaskan, sebagian besar wilayah Indonesia saat ini tengah memasuki musim penghujan. Dalam kondisi tersebut, DAS yang rusak atau tidak terkelola dengan baik berpotensi memicu bencana banjir dan longsor. Karena itu, ia meminta aparatur pemerintahan hingga tingkat desa untuk aktif menjaga kondisi DAS, terutama yang berada di kawasan hutan.
Menurutnya, pengalaman bencana di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi pelajaran penting tentang dampak rusaknya keseimbangan ekosistem. Kerusakan pada satu unsur lingkungan, kata dia, dapat memicu rangkaian bencana yang merugikan manusia.
“Ketidakseimbangan salah satu unsur akan membawa petaka, tidak hanya bagi alam, tetapi juga bagi kehidupan manusia yang menjadi bagian esensial dari sistem itu sendiri,” tuturnya.
Raja menegaskan bahwa menjaga hutan sejatinya bukan semata soal melestarikan pepohonan. Lebih dari itu, hutan adalah penopang kehidupan mulai dari ketersediaan air, kesuburan tanah pertanian, hingga kualitas udara yang dihirup masyarakat.
“Kita tidak sekadar mengelola hutan. Kita menjaga kehidupan, dari air yang mengalir, tanah yang menyuburkan padi, sampai udara yang sehat di ladang dan rumah kita,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh kepala desa untuk mengambil peran aktif dalam menjaga lingkungan di wilayah masing-masing. “Bersama-sama, kita adalah penjaga bumi dan pembawa harapan bagi generasi yang akan datang,” pungkas Raja.
