WaraNews.id — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mulai mematangkan rencana pembangunan industri pengolahan kakao sebagai bagian dari upaya mendorong hilirisasi hasil perkebunan dan meningkatkan nilai jual komoditas petani.
Langkah tersebut dibahas melalui diseminasi studi kelayakan atau feasibility study yang digelar di Media Center Dinas Kominfo-SP Luwu Timur, Selasa (12/5/2026).
Program itu menjadi bagian dari skema “Pandu Juara” yang diarahkan untuk mengubah pola penjualan kakao dari bahan mentah menjadi produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi.
Pemkab Luwu Timur menggandeng Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim (BBSPJIHPMM) Makassar serta BUMDesma Batara Guru dalam penyusunan kajian pembangunan pabrik pengolahan kakao.
Rencananya, industri tersebut akan memproduksi berbagai turunan kakao seperti bubuk kakao dan lemak kakao yang selama ini belum banyak dikembangkan di daerah penghasil kakao itu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Luwu Timur, Awaluddin Anwar, mengatakan potensi kakao di Luwu Timur selama ini belum memberikan dampak ekonomi maksimal karena sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk biji mentah.
Menurut dia, studi kelayakan tersebut menjadi pijakan awal pemerintah daerah untuk menentukan arah pengembangan industri kakao berbasis desa.
“Selama ini hasil kakao petani lebih banyak dijual mentah. Melalui kajian ini, kami ingin melihat kesiapan pengembangan industri pengolahan agar nilai tambahnya bisa dinikmati langsung oleh masyarakat,” ujar Awaluddin.
Selain meningkatkan pendapatan petani, proyek itu juga diproyeksikan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Narasumber dari BBSPJIHPMM Makassar, Ardiansyah, menilai pembangunan industri pengolahan kakao di Luwu Timur cukup realistis dari sisi teknis maupun ekonomi karena ditopang ketersediaan bahan baku yang besar.
Pabrik pengolahan kakao tersebut direncanakan dibangun di Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni. Lokasi itu dipilih karena berada dekat dengan kawasan perkebunan kakao milik petani sehingga dinilai lebih efisien dari sisi distribusi dan logistik.
Rencana pembangunan industri tersebut mendapat respons positif dari masyarakat yang berharap keberadaan pabrik dapat membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi lokal.
Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan pembangunan industri akan tetap memperhatikan aspek lingkungan, termasuk sistem pengelolaan limbah agar tidak menimbulkan dampak terhadap kawasan sekitar.
