WaraNews.id — Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Ober Datte, memimpin sekaligus membuka Rapat Paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang paripurna, Rabu (5/8/2026). Sidang tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait pembentukan regulasi daerah dan arah kebijakan anggaran pemerintah daerah.
Rapat paripurna turut dihadiri Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, Wakapolres Luwu Timur, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ober Datte menyampaikan bahwa rapat paripurna merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Agenda yang kita bahas hari ini merupakan bagian penting dari proses pengambilan keputusan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Luwu Timur,” kata Ober Datte.
Agenda rapat diawali dengan penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus), dilanjutkan dengan persetujuan bersama serta penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumdam Waemami.
Selanjutnya, DPRD juga membahas laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dilanjutkan dengan persetujuan bersama atas hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, termasuk pembahasan program kegiatan tahun jamak (multiyears).
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyerahkan dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD sebagai tahapan awal pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali menegaskan komitmen untuk menyelesaikan pembahasan berbagai regulasi dan dokumen anggaran secara tepat waktu. Hasil pembahasan ini diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan program prioritas daerah pada tahun anggaran mendatang.
