MALILI — Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program dan belanja daerah setelah menilai realisasi anggaran 2026 masih rendah ketika waktu efektif pelaksanaan APBD semakin terbatas.
Sorotan tersebut disampaikan Fraksi Golkar dalam pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan APBD Luwu Timur 2026 yang dibacakan Bangkit Revormansyah Pratama dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (4/9/2026).
Fraksi Golkar menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah. Memasuki triwulan ketiga, waktu efektif pelaksanaan program dan kegiatan hanya tersisa sekitar tiga bulan hingga akhir tahun anggaran.
“Ini menjadi lampu kuning bagi pemerintah daerah karena sisa waktu efektif pengerjaan anggaran hanya sekitar tiga bulan,” ujar Bangkit saat membacakan pandangan fraksi.
Menurut Fraksi Golkar, keterbatasan waktu tersebut perlu diikuti langkah percepatan, khususnya terhadap belanja modal dan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Namun, percepatan pelaksanaan anggaran tetap harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal. Pemerintah daerah diminta memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan, ketentuan dan kemampuan anggaran.
Fraksi Golkar juga meminta pemerintah menajamkan skala prioritas dalam perubahan APBD. Penyesuaian anggaran dinilai perlu diarahkan pada program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan daerah.
Fraksi tersebut mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyerahkan rancangan perubahan APBD sesuai jadwal. Namun, proses administratif tersebut diharapkan segera diikuti dengan percepatan pelaksanaan program di lapangan.
“Setiap penyesuaian program dan anggaran harus tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi Golkar menilai perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka dalam struktur anggaran, tetapi harus menjadi instrumen untuk merespons dinamika dan kebutuhan masyarakat Luwu Timur.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memanfaatkan sisa waktu anggaran secara efektif agar program yang telah ditetapkan tidak menumpuk di penghujung tahun dan tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pandangan umum Fraksi Golkar tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah dalam proses penyusunan Perubahan APBD Luwu Timur 2026.
