MALILI — Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah wilayah Luwu Timur masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Ketersediaan ruang belajar, fasilitas pendukung dan lingkungan sekolah yang layak dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan layanan pendidikan yang aman dan nyaman.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Fraksi NasDem DPRD Luwu Timur setelah anggota dewan menemukan sejumlah kebutuhan infrastruktur pendidikan saat melakukan kunjungan dan monitoring di berbagai kecamatan. Temuan di lapangan itu kemudian didorong masuk dalam prioritas pembiayaan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Muh Iwan, menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat (4/9/2026).
Menurut Muh Iwan, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya membuka akses bagi masyarakat. Program pendidikan juga harus ditopang fasilitas yang memadai agar siswa dapat belajar dalam lingkungan yang aman, nyaman dan layak.
“Dari hasil kunjungan dan monitoring, kami masih menemukan sarana dan prasarana pendidikan yang membutuhkan perhatian dan penanganan lebih lanjut,” kata Muh Iwan.
Karena itu, Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap anggaran rehabilitasi, pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan melalui perubahan APBD 2026.
Kebutuhan tersebut mencakup perbaikan fasilitas sekolah yang kondisinya membutuhkan penanganan hingga penyediaan sarana pendukung pembelajaran. Pemerintah juga dinilai perlu memiliki gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekolah di setiap kecamatan agar pembangunan tidak hanya berdasarkan usulan, tetapi sesuai kebutuhan faktual di lapangan.
Fraksi NasDem meminta pendataan kondisi infrastruktur pendidikan dilakukan secara menyeluruh dan diperbarui secara berkala. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar menentukan sekolah yang membutuhkan penanganan lebih dahulu serta mencegah ketimpangan pembangunan fasilitas pendidikan antarkawasan.
Muh Iwan mengatakan program pendidikan yang selama ini dijalankan pemerintah, seperti seragam gratis, bantuan BOS sekolah dan beasiswa, perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan.
Sebab, akses pendidikan yang semakin terbuka harus diikuti dengan lingkungan belajar yang mendukung. Fasilitas sekolah yang layak menjadi salah satu faktor penting agar kebijakan pendidikan dapat dirasakan secara utuh oleh masyarakat.
Selain mendorong penguatan infrastruktur pendidikan, Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah memastikan seluruh program dalam Perubahan APBD 2026 dapat dilaksanakan secara efektif.
Koordinasi antarperangkat daerah dinilai perlu diperkuat, mulai dari proses administrasi, perencanaan hingga pelaksanaan program. Pengawasan terhadap perkembangan kegiatan juga perlu dilakukan secara berkala untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan anggaran.
Bagi Fraksi NasDem, Perubahan APBD 2026 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk persoalan fasilitas pendidikan yang ditemukan di lapangan.
“Perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk menjaga keberlanjutan program prioritas pemerintah daerah dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan serta menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Muh Iwan.
Fraksi NasDem menyatakan mendukung pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan sesuai mekanisme. Namun, dukungan tersebut diiringi dorongan agar anggaran yang ditetapkan benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Khusus sektor pendidikan, perhatian terhadap infrastruktur sekolah diharapkan tidak berhenti pada pembahasan anggaran. Pemerintah daerah dituntut memastikan program yang disepakati dapat diwujudkan menjadi fasilitas pendidikan yang lebih layak bagi siswa di seluruh wilayah Luwu Timur.
