JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), di tengah menguatnya isu pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kedatangannya menjadi sorotan karena berlangsung bersamaan dengan bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR terkait polemik ijazah yang menyeret namanya.
Gibran tiba sekitar pukul 11.15 WIB dengan mengenakan jas hitam dan dasi merah. Tanpa memberikan pernyataan kepada awak media yang telah menunggunya, ia langsung memasuki lobi gedung parlemen. Gibran hanya memberikan gestur singkat sebagai sapaan sebelum melangkah menuju lift untuk menuju ruang rapat MPR RI.
Kedatangan orang nomor dua di Indonesia itu bukan sekadar agenda kunjungan biasa. Perhatian publik tertuju pada kemungkinan adanya penyerahan surat pengunduran diri kepada MPR, sebagaimana disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang menyebut Gibran akan menyerahkan surat tersebut sekitar pukul 11.00 WIB.
Sebelum Gibran tiba, sejumlah petugas dari Sekretariat Wakil Presiden telah lebih dahulu berada di Kompleks Parlemen. Kehadiran mereka menambah perhatian terhadap agenda yang berlangsung di tengah dinamika politik nasional tersebut.
Habiburokhman menyampaikan informasi mengenai surat pengunduran diri Gibran saat menghadiri rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Jakarta. Rapat tersebut membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Isu pengunduran diri Gibran muncul ketika tekanan politik terhadap dirinya tengah menjadi perhatian publik. Polemik mengenai dokumen pendidikan yang selama ini dipersoalkan berkembang ke ranah politik setelah sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
HMP merupakan salah satu instrumen pengawasan DPR yang memiliki konsekuensi politik dan konstitusional. Bergulirnya hak tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang awalnya berkembang sebagai polemik administrasi pendidikan kini telah memasuki ruang pembahasan kelembagaan parlemen.
Di tengah situasi tersebut, kabar pengunduran diri Gibran menghadirkan perkembangan baru dalam peta politik nasional. Jika surat pengunduran diri benar-benar disampaikan, proses selanjutnya tetap harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Sebab, pengunduran diri Wakil Presiden tidak serta-merta mengakhiri status jabatannya tanpa melalui prosedur konstitusional.
Kehadiran Gibran di gedung parlemen pun menjadi momen yang menyita perhatian. Di satu sisi, DPR tengah menghadapi dinamika pembahasan HMP, sementara di sisi lain muncul kabar bahwa Wakil Presiden akan mengakhiri masa jabatannya melalui pengunduran diri.
Hingga kedatangannya di Kompleks Parlemen, Gibran belum memberikan penjelasan langsung kepada awak media mengenai tujuan kedatangannya maupun kabar pengunduran diri tersebut. Ia memilih langsung memasuki gedung MPR tanpa menjawab pertanyaan wartawan.
Situasi ini menempatkan MPR dalam sorotan publik, terutama terkait tindak lanjut apabila surat pengunduran diri Wakil Presiden benar-benar diterima. Perkembangan tersebut juga menjadi perhatian karena berlangsung ketika DPR tengah membicarakan persoalan yang berkaitan langsung dengan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Di tengah berbagai spekulasi, satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana proses politik dan konstitusional tersebut akan berjalan. Sebab, persoalan ini bukan hanya menyangkut masa depan jabatan Gibran, tetapi juga menyangkut mekanisme kelembagaan negara dalam menghadapi kemungkinan pengunduran diri seorang Wakil Presiden.
