MALILI — Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, memimpin Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur yang mengagendakan penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (7/9/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Luwu Timur tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan perubahan anggaran daerah. Ober Datte memimpin jalannya persidangan bersama jajaran DPRD, dengan didampingi Ketua Komisi I DPRD Lutim, Sukman Sadike.
Dalam sidang tersebut, Wakil Bupati Luwu Timur Hj. Puspawati Husler menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan lima fraksi DPRD, yakni Fraksi NasDem, PAN, Golkar, Gerakan Persatuan Rakyat, dan PDI Perjuangan.
Ober Datte memimpin jalannya rapat dengan agenda mendengarkan penjelasan pemerintah sekaligus memastikan proses pembahasan Perubahan APBD 2026 berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Hadir dalam rapat tersebut seluruh anggota DPRD Luwu Timur, unsur Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Dalam jawaban pemerintah, Puspawati menyampaikan apresiasi terhadap pandangan fraksi yang dinilai menjadi masukan konstruktif dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.
“Pemandangan umum yang disampaikan oleh seluruh fraksi telah mencerminkan adanya perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab yang tinggi dengan memberikan saran yang konstruktif, obyektif, dan rasional,” kata Puspawati.
Sejumlah isu strategis kemudian dijawab pemerintah, mulai dari pembangunan sarana pendidikan, peningkatan PAD, pelayanan kesehatan, pertanian, infrastruktur hingga percepatan realisasi belanja daerah.
Menjawab Fraksi NasDem, pemerintah menjelaskan bahwa pembangunan sarana pendidikan disusun berdasarkan skala prioritas melalui aplikasi Satu Data Pendidikan. Sementara perbaikan SDN 209 Mantaipi masih menunggu hasil kajian struktur bangunan.
Adapun kepada Fraksi PAN, pemerintah memaparkan strategi optimalisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) untuk meningkatkan PAD. Pemerintah juga menegaskan penguatan layanan kesehatan melalui program Spesialis Juara, sektor pertanian, pembangunan infrastruktur berdasarkan prioritas, serta peningkatan pelayanan PDAM.
Sementara itu, menjawab Fraksi Golkar, pemerintah menyatakan percepatan realisasi belanja daerah terus didorong melalui monitoring dan evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan perangkat daerah.
Pemerintah juga menegaskan pendidikan, kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana tetap menjadi prioritas utama pembangunan sebagaimana menjadi perhatian Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat.
Sedangkan terhadap Fraksi PDI Perjuangan, Perubahan APBD 2026 disebut menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah sekaligus memperkuat pengawasan bersama DPRD dan Inspektorat.
Melalui sidang yang dipimpin Ober Datte tersebut, pembahasan Perubahan APBD 2026 selanjutnya diharapkan dapat berjalan lebih terarah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
