MALILI — Anggota DPRD Luwu Timur, Mahading, meminta kebijakan APBD lebih diarahkan untuk membiayai kebutuhan masyarakat dibanding terserap untuk belanja operasional pemerintah.
Hal itu disampaikan Mahading saat menggelar Temu Konstituen dalam rangka Reses Perseorangan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 di Kantor Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Jumat (14/8/2026).
Di hadapan warga, Mahading menyoroti komposisi belanja daerah yang menurutnya masih perlu dievaluasi. Ia menilai besarnya porsi belanja operasional dapat membatasi ruang fiskal untuk membiayai program yang langsung dirasakan masyarakat.
“Saat ini sektor belanja kita, 36 mendekati 40 persen, sekitar Rp600 miliar untuk belanja operasional. Hanya tersisa Rp1,6 triliun untuk rakyat. Itu juga masih harus diambil untuk baju seragam dan lain-lain,” ungkap Mahading.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran ke depan. APBD, kata dia, harus memiliki orientasi yang jelas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain membahas anggaran, Mahading mendorong penguatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan perempuan. Ia menilai perempuan memiliki peran strategis dalam mengelola bantuan dan sumber daya ekonomi rumah tangga.
Ia mencontohkan, bantuan modal Rp2 juta kepada perempuan berpeluang dikelola menjadi usaha produktif yang kemudian berkembang menjadi sumber pendapatan keluarga.
“Kaum perempuan punya kearifan yang berbeda dengan laki-laki,” katanya.
Mahading menilai penguatan kelembagaan ekonomi perempuan dapat membuka lebih banyak ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif, tanpa meninggalkan peran mereka dalam keluarga.
Dalam suasana dialog yang berlangsung santai, Mahading juga menyelipkan cerita mengenai kultur masyarakat Luwu Timur yang pada masa lalu banyak berprofesi sebagai pelaut. Ia mengaitkannya dengan berbagai panganan tradisional yang dibuat berpasangan oleh kaum ibu.
“Hampir semua bentuk kue yang dibikin ibu-ibu itu pasti selalu ada pasangannya. Telur dengan gogos, apang dengan kelapa. Karena bisa mengingatkan kepada suami mereka,” ujarnya.
Di sisi lain, persoalan infrastruktur masih mendominasi aspirasi warga dalam reses tersebut. Warga meminta perbaikan akses jalan di Lorong 7, Lorong 8 dan Lorong 10.
Usulan perbaikan sanitasi dan drainase juga disampaikan, khususnya di Dusun Fajar Indah Lorong 2. Warga turut mengusulkan pembangunan jalan paving block sepanjang sekitar 200 meter yang menghubungkan Lorong 2 menuju Lorong 3.
Pengaspalan sejumlah titik juga menjadi permintaan warga, termasuk akses di sekitar fasilitas PDAM yang dinilai penting bagi pelayanan masyarakat.
Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Luwu Timur yang hadir dalam kegiatan menyampaikan adanya rencana program multiyears yang akan menyasar Desa Puncak Indah.
“Akan ada program multiyears. Anggarannya tidak main-main, sampai Rp750 miliar untuk masa waktu kegiatan selama tiga tahun,” ujarnya.
Mahading mengatakan usulan jalan memang menjadi aspirasi yang paling sering muncul dalam agenda reses. Namun, menurutnya, kebutuhan tersebut cukup beralasan karena Desa Puncak Indah merupakan salah satu kawasan yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan di Luwu Timur.
“Puncak Indah menjadi basis area pemerintahan kita. Jadi tentu, cukup penting untuk merealisasikan usulan bapak-ibu,” katanya.
Ia berharap aspirasi warga dapat masuk dalam prioritas pembangunan 2027. Mahading bahkan menyampaikan target pengaspalan sejumlah lorong di wilayah tersebut.
“Semua Lorong 1 sampai Lorong 7 akan diaspal,” tegasnya.
