MALILI — DPRD Kabupaten Luwu Timur menegaskan bahwa investasi di daerah harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas genangan air di Desa Pongkeru bersama PT Vale Indonesia Tbk dan warga terdampak, Rabu (8/7/2026).
Melalui forum tersebut, DPRD berhasil memfasilitasi kesepakatan pemberian kompensasi kepada petani yang lahannya terdampak genangan air. PT Vale Indonesia Tbk menyetujui pembayaran kompensasi sebesar Rp6,5 juta per hektare berdasarkan skema asuransi pertanian untuk kerugian pada musim tanam April hingga September 2025.
Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur, Firman Udding, menilai penyelesaian tersebut merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan sekaligus bukti bahwa persoalan masyarakat dapat diselesaikan melalui dialog.
“DPRD hadir untuk memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas. Kami ingin investasi di Luwu Timur terus berkembang, tetapi perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap dampak yang dirasakan warga,” kata Firman.
Menurutnya, kesepakatan tersebut bukan akhir dari penyelesaian masalah. DPRD akan mengawasi proses verifikasi data hingga pembayaran kompensasi selesai dilakukan sesuai ketentuan.
Selain itu, DPRD juga mendorong PT Vale bersama pemerintah daerah menyusun langkah mitigasi agar genangan air tidak kembali merugikan petani pada musim tanam berikutnya.
“Yang tidak kalah penting adalah pencegahan. Kami berharap ada solusi jangka panjang sehingga petani tidak lagi mengalami kerugian akibat persoalan yang sama dan aktivitas pertanian dapat berjalan normal,” ujarnya.
Dalam kesepakatan itu, PT Vale diwajibkan melakukan verifikasi terhadap data penerima kompensasi untuk memastikan bantuan diberikan kepada petani yang memenuhi persyaratan.
DPRD berharap penyelesaian tersebut menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan secara adil, sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat di Kabupaten Luwu Timur.
