MALILI — DPRD Kabupaten Luwu Timur membuka ruang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami berbagai konflik agraria yang disampaikan Aliansi Tani Luwu Timur.
Komitmen itu disampaikan Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, saat menerima ratusan massa aksi di ruang aspirasi DPRD Luwu Timur, Kamis (24/9/2026). Massa diterima bersama Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Hj. Harisa Sueharjo.
Dalam dialog tersebut, salah satu tuntutan utama massa adalah pembentukan Pansus Konflik Agraria DPRD Luwu Timur. Ober Datte menyatakan DPRD siap mendorong pembentukan Pansus tersebut untuk menindaklanjuti persoalan agraria yang disampaikan masyarakat.
Namun, sebelum proses pembentukan berjalan, Ober meminta Aliansi Tani Luwu Timur melengkapi seluruh data dan dokumen terkait konflik yang mereka persoalkan.
“Silakan siapkan data dan dokumen yang lengkap. Itu yang akan menjadi bahan bagi DPRD untuk menindaklanjuti dan mendorong pembentukan Pansus,” kata Ober dalam dialog tersebut.
Pernyataan itu langsung mendapat sambutan dari massa aksi yang memenuhi ruang aspirasi DPRD Luwu Timur.
Menurut Ober, Pansus nantinya dapat menjadi ruang bagi DPRD untuk memanggil pihak-pihak terkait serta mendalami persoalan agraria yang selama ini disampaikan masyarakat.
Sejumlah persoalan yang dibawa dalam aksi tersebut antara lain konflik lahan petani Laoli terkait pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), persoalan Blok Tanamalia, kasus eks Sindoka dan persoalan PTPN Mantadulu.
Bagi DPRD, kelengkapan data menjadi bagian penting agar setiap persoalan yang dibawa ke lembaga legislatif dapat ditelusuri dan dibahas berdasarkan dokumen serta keterangan dari para pihak.
Aksi tersebut berlangsung bertepatan dengan momentum Hari Tani Nasional. Aliansi Tani Luwu Timur datang dengan membawa sejumlah tuntutan terkait konflik agraria yang mereka nilai berdampak langsung terhadap ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat tani.
