WaraNews.id — Pemerintah Kota Makassar mulai mempercepat langkah antisipasi menghadapi ancaman musim kemarau ekstrem akibat fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada pertengahan hingga akhir 2026.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi penanganan El Nino di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).
Menurut Munafri, dampak El Nino berpotensi memicu kekeringan panjang, penurunan curah hujan, hingga gangguan pada ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.
“Melalui rapat ini kita menyusun langkah konkret dan terintegrasi, agar setiap perangkat daerah siap menghadapi potensi krisis air akibat perubahan iklim ekstrem,” ujarnya.
Dalam skema penanganan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar ditunjuk sebagai pusat komando penanganan krisis, khususnya terkait ancaman kekeringan dan distribusi air bersih.
Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah hingga tingkat kecamatan harus bergerak terpadu, namun pelaksanaan teknis di lapangan akan dikoordinasikan langsung oleh BPBD.
“Perencanaan tidak boleh berhenti di konsep. Semua harus jelas, mulai dari sumber air, armada pengangkut, hingga cara pembagiannya ke masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa krisis air tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bersih, tetapi juga dapat memicu masalah kesehatan, mengganggu aktivitas sekolah, hingga berpotensi menimbulkan konflik sosial.
Selain itu, Pemkot Makassar juga mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran akibat suhu panas dan angin kering selama musim kemarau. Seluruh sumber daya, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran, diminta siaga penuh untuk mencegah dan menangani kebakaran sejak dini.
Di sektor kesehatan, pemerintah juga bersiap menghadapi potensi peningkatan penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, dehidrasi, hingga penyakit menular seperti tuberkulosis.
Munafri juga mengingatkan dampak El Nino bisa merembet ke sektor ekonomi, terutama kenaikan harga bahan pangan akibat berkurangnya hasil panen.
“Semua potensi dampak harus diantisipasi sejak dini. Yang penting kita siap dan tidak panik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Fadli Tahar, menjelaskan bahwa El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan penurunan curah hujan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia.
Menurut Fadli, pengalaman sebelumnya menunjukkan El Nino pernah memicu kekeringan serius di Makassar, seperti pada periode 1997–1998, 2015–2016, dan 2023 yang sempat membuat pemerintah menetapkan status darurat kekeringan.
Ia menyebutkan, terdapat tiga dampak utama yang perlu diantisipasi selama periode El Nino, yakni krisis air bersih, peningkatan risiko kebakaran, serta gangguan kesehatan masyarakat.
“Puncak dampak diperkirakan terjadi hingga Oktober, dengan intensitas tertinggi sekitar bulan tersebut,” ujarnya.
BPBD Makassar telah memetakan sedikitnya enam kecamatan yang diprediksi terdampak paling signifikan, yakni Kecamatan Tallo, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, dan Ujung Tanah.
Wilayah Tallo disebut menjadi kawasan paling rawan, terutama di daerah Buloa yang bahkan saat musim hujan masih kerap mengalami kekurangan air bersih.
Saat ini, BPBD Makassar telah memasuki tahap prasiaga sejak Maret hingga April dengan melakukan survei lapangan untuk memastikan kondisi riil di wilayah terdampak.
Selain itu, Pemkot Makassar juga melibatkan berbagai organisasi kemanusiaan seperti PMI, Baznas, Dompet Dhuafa, serta relawan dalam upaya pengurangan risiko bencana.
“Semua akan bergerak dalam satu komando agar distribusi bantuan dan penanganan bisa berjalan cepat dan efektif,” kata Fadli.
Pemkot Makassar berharap langkah antisipasi yang dilakukan sejak dini dapat meminimalkan dampak kekeringan serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama periode El Nino 2026.
