WaraNews.id — Peringatan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni soal potensi El Nino dan ancaman kemarau panjang pada 2026 membuka kembali pertanyaan lama tentang seberapa siap Indonesia menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Di tengah klaim keberhasilan pemerintah menekan angka kebakaran hingga 86 persen dalam satu dekade terakhir, ancaman karhutla justru dinilai masih membayangi sejumlah wilayah rawan, terutama di Sumatera dan Kalimantan yang selama ini menjadi titik merah kebakaran setiap musim kemarau.
Pernyataan itu disampaikan Raja Antoni saat menghadiri Sidang ke-21 Forum Kehutanan Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations Forum on Forests (UNFF21) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, awal pekan ini.
Dalam forum internasional tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan kesiapan menghadapi musim kering yang diprediksi lebih panjang akibat fenomena El Nino berintensitas rendah hingga moderat mulai Juni 2026.
“Tahun ini kita harus jauh lebih hati-hati. Adanya potensi kemarau yang lebih panjang akibat El Nino menuntut kewaspadaan tinggi dari kita semua,” kata Raja Antoni.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Pengalaman kebakaran besar pada 2015 dan 2019 masih menjadi catatan kelam yang menyebabkan jutaan hektare hutan dan lahan terbakar, memicu kabut asap lintas negara, mengganggu kesehatan masyarakat, hingga menyebabkan kerugian ekonomi triliunan rupiah.
Meski pemerintah mengklaim sistem pencegahan kini lebih kuat, sejumlah pengamat lingkungan menilai persoalan utama karhutla belum sepenuhnya terselesaikan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, lemahnya pengawasan di daerah terpencil, hingga konflik penguasaan lahan masih menjadi tantangan serius di lapangan.
Raja Antoni menyebut pemerintah telah memperkuat sistem pemantauan titik panas (hotspot), patroli terpadu, serta respons cepat pemadaman di wilayah rawan. Namun fakta di lapangan menunjukkan kebakaran kecil di lahan gambut sering kali sulit terdeteksi lebih awal dan cepat meluas saat musim kering ekstrem terjadi.
“Seluruh jajaran dan mitra terkait tidak boleh lengah. Patroli dan pemantauan di wilayah rawan harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan karhutla. Selama ini, pendekatan berbasis desa dinilai cukup efektif untuk menekan pembakaran lahan, terutama di kawasan yang memiliki sejarah kebakaran berulang.
Namun di sisi lain, sejumlah aktivis lingkungan menilai penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan masih belum konsisten. Dalam beberapa kasus besar, perusahaan yang diduga terlibat justru lolos dari sanksi berat atau proses hukumnya berjalan lambat.
Di forum PBB tersebut, Raja Antoni menegaskan keberhasilan Indonesia dalam menekan angka karhutla menjadi bukti komitmen pemerintah terhadap agenda perubahan iklim dan perlindungan hutan berkelanjutan.
Ia menyebut penurunan luas kebakaran dalam beberapa tahun terakhir tidak lepas dari penguatan sistem peringatan dini, koordinasi lintas lembaga, hingga keterlibatan aparat penegak hukum.
Meski demikian, ancaman El Nino 2026 menjadi ujian baru bagi pemerintah. Sebab, musim kemarau panjang diperkirakan akan meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah kawasan hutan produksi, perkebunan hingga lahan gambut yang sangat rentan terbakar.
Selain berdampak terhadap lingkungan, karhutla juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat akibat kabut asap, menghambat aktivitas ekonomi, serta memicu tekanan diplomatik dari negara tetangga jika pencemaran udara lintas batas kembali terjadi.
Karena itu, kesiapsiagaan yang disampaikan pemerintah kini tidak hanya diuji pada rapat koordinasi dan forum internasional, tetapi juga pada efektivitas pengawasan di lapangan, ketegasan penegakan hukum, dan kemampuan mencegah api muncul sejak dini sebelum berubah menjadi bencana besar.
