MALILI — Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Hj. Harisah Suharjo, menegaskan peran DPRD dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender (KBG) melalui fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Penegasan tersebut disampaikan Harisah dalam Seminar dan Rapat Koordinasi Multi Stakeholders untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender yang digelar di Wisma Trans Malili, Rabu (4/11/2026).
Menurut Harisah, DPRD memiliki posisi strategis untuk memastikan kebijakan perlindungan perempuan dan anak tidak berhenti pada regulasi, tetapi diikuti dukungan anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
“DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya harus dijalankan untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan secara nyata,” tegasnya.
Ia menilai persoalan kekerasan berbasis gender terus berkembang dan membutuhkan perhatian lintas sektor. Selain kekerasan yang terjadi secara langsung, perkembangan teknologi juga memunculkan bentuk kekerasan baru melalui ruang digital.
Harisah menyoroti Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), termasuk penyebaran konten intim tanpa persetujuan dan perundungan digital yang dapat berdampak serius terhadap korban.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan penguatan regulasi sekaligus peningkatan kualitas layanan bagi korban agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan berpihak pada korban.
Karena itu, DPRD Luwu Timur berkomitmen mendorong penguatan regulasi yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. DPRD juga akan memastikan kebutuhan anggaran untuk program pencegahan, penanganan dan pemulihan korban mendapat perhatian dalam pembahasan APBD.
Selain penganggaran, Harisah menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah. Pengawasan diperlukan untuk memastikan kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, organisasi masyarakat sipil serta kelompok masyarakat dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender.
“Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan kerja bersama. Regulasi harus kuat, anggaran harus tersedia, dan pelaksanaannya harus diawasi agar korban mendapatkan layanan dan perlindungan yang semestinya,” ujarnya.
Harisah berharap forum multi stakeholder tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di Luwu Timur.
Kegiatan tersebut merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Save the Children melalui LBH APIK Sulawesi Selatan sebagai mitra pelaksana Program ELEVATE. Forum turut melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, kelompok disabilitas dan pemangku kepentingan lainnya.











