SOLO – Praktisi hubungan masyarakat (humas) dituntut tidak hanya mampu menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik, menjaga reputasi, dan memastikan komunikasi menghasilkan dampak nyata di tengah pesatnya perkembangan ruang digital.
Tantangan tersebut menjadi pembahasan utama dalam PEMUDA 2026 Ruang Humas Muda, yang digelar pada hari kedua Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 di Solo, Jawa Tengah, Minggu (18/10/2026). Forum ini menyoroti peran generasi muda humas dalam menghadapi perubahan perilaku publik, perkembangan teknologi, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas.
Mengusung tema “Humas sebagai Daya Bangsa – Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia”, kegiatan ini menekankan pentingnya regenerasi profesi humas yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan teknologi, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan standar profesional.
Ketua Umum PERHUMAS, Boy Kelana Soebroto, mengatakan regenerasi profesi humas harus disertai pewarisan nilai, etika, keberanian berpikir, dan tanggung jawab kepada generasi berikutnya.
“Generasi senior tidak cukup mewariskan panggung. Yang harus terus mengalir adalah standar, etika, keberanian berpikir, dan tanggung jawab profesi,” kata Boy dalam sambutannya.
Menurutnya, tantangan membangun kepercayaan semakin kompleks di tengah tingginya aktivitas masyarakat di media sosial. Banyaknya interaksi dan viralitas sebuah konten tidak selalu menunjukkan bahwa pesan tersebut memberikan pengaruh nyata bagi publik.
Co-Founder Total Politik, Budi Adiputro dan Arie Putra, turut menyoroti pentingnya membangun keterlibatan publik yang bermakna di ruang digital. Komunikasi, menurut mereka, tidak seharusnya berhenti pada penyampaian informasi satu arah, tetapi perlu membuka ruang partisipasi masyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan kreator konten lingkungan, Jerhemy Owen, yang menilai viralitas hanya menjadi langkah awal untuk mendorong perubahan. Perhatian publik perlu diarahkan pada tindakan yang memberikan manfaat nyata.
“Dampak baru terjadi ketika perhatian diterjemahkan menjadi perubahan perilaku dan aksi nyata,” kata Jerhemy.
CEO sekaligus Founder JEJAKIN, Arfan Arlanda, menambahkan bahwa dampak komunikasi perlu diukur secara jelas. Keberhasilan humas tidak cukup dinilai dari luasnya jangkauan pesan atau tingginya interaksi, tetapi juga dari perubahan yang dapat dibuktikan.
Prinsip tersebut juga berlaku dalam pengelolaan krisis yang berpotensi merusak reputasi organisasi. Kepercayaan publik tidak cukup dipulihkan melalui klarifikasi, tetapi harus dibangun melalui konsistensi antara pesan yang disampaikan dan tindakan nyata.
Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat PERHUMAS sekaligus Direktur Operasional ITDC dan Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Reza Warokka, mencontohkan pengelolaan reputasi destinasi The Mandalika. Menurutnya, reputasi destinasi tidak hanya ditentukan oleh promosi, tetapi juga oleh kesiapan operasional, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta pengalaman pengunjung.
“Kepercayaan tidak hanya dibangun melalui promosi dan citra positif, melainkan juga konsistensi informasi, kesiapan operasional, koordinasi pemangku kepentingan, dan pengalaman nyata pengunjung,” ujar Troy.
Sementara itu, Head of Corporate Communication PT Blue Bird Tbk, Sekar Adisty Prabandari, menekankan pentingnya respons yang transparan dan empatik ketika organisasi menghadapi persoalan. Respons tersebut harus disertai perbaikan layanan agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.
Hal ini menegaskan bahwa reputasi institusi tidak hanya ditentukan oleh cara organisasi berkomunikasi, tetapi juga oleh tindakan dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan persoalan.
Selain pengelolaan komunikasi digital dan krisis, keberlanjutan profesi humas juga bergantung pada kesiapan generasi muda mengambil peran kepemimpinan.
Ketua PERHUMAS Muda Jakarta Raya periode 2024–2025, Andi Raviali Ramadhan, menilai estafet kepemimpinan harus dimaknai sebagai proses meneruskan nilai dan tanggung jawab profesi, bukan sekadar pergantian generasi.
Executive Director LSPR Institute of Communication and Business, Ghina Amani Kemal Gani, menambahkan bahwa reputasi yang telah dibangun tidak menjamin keberhasilan organisasi pada masa depan. Reputasi harus terus dijaga melalui keputusan yang bertanggung jawab dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.
“Estafet kepemimpinan berarti menjaga fondasi yang telah dibangun sekaligus memastikan warisan tersebut tetap relevan bagi generasi berikutnya,” kata Ghina.
Dalam menghadapi perkembangan teknologi, kemampuan memahami kecerdasan buatan atau AI literacy, membaca data atau data literacy, serta mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan etis dinilai menjadi bekal penting bagi humas muda.
Kemampuan tersebut diperlukan agar praktisi dapat memanfaatkan teknologi secara optimal tanpa mengabaikan akurasi informasi dan tanggung jawab kepada publik.
Aspek pengolahan data menjadi pesan komunikasi yang mudah dipahami juga dibahas dalam sesi aktivasi bersama jurnalis data Katadata.co.id, Reza Aji Pratama, dan Lead of Design Team Katadata Creative Studio, Muhamad Yana.
Dalam sesi tersebut, peserta diajak mengolah data menjadi narasi dan visual komunikasi dengan tetap mempertahankan konteks serta akurasi informasi. Visualisasi ditempatkan sebagai sarana untuk membantu publik memahami data tanpa mengubah makna yang terkandung di dalamnya.
“Angka baru bernilai komunikasi ketika diberi konteks dan konsekuensi yang dipahami manusia,” ujar Reza.
Melalui berbagai perspektif tersebut, PEMUDA 2026 menegaskan bahwa profesi humas memiliki tanggung jawab lebih luas daripada sekadar menyampaikan pesan. Praktisi dituntut memahami kebutuhan publik, memastikan informasi tersampaikan secara tepat, serta menjaga keselarasan antara komunikasi dan tindakan organisasi demi membangun kepercayaan yang berkelanjutan.
