MASAMBA — Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Luwu Raya memperkuat komitmen mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) periode 2026-2029.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi TP2DD se-Luwu Raya yang berlangsung di Aula Andi Kambo, Kantor Bupati Luwu, Kamis (12/11/2026). Pertemuan dihadiri perwakilan pemerintah daerah se-Luwu Raya, Bank Indonesia, pimpinan perbankan, serta tim teknis TP2DD.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam pertemuan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Ramadhan Purade bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah dan Tim Teknis TP2DD.
Pertemuan membahas penguatan koordinasi dalam mempercepat penerapan ETPD, baik pada transaksi penerimaan maupun belanja daerah. Digitalisasi transaksi melalui QRIS, mobile banking, internet banking, serta berbagai kanal pembayaran elektronik lainnya didorong untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Bagi Luwu Timur, percepatan ETPD menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembayaran digital.
Sekda Luwu Timur Ramadhan Pirade menegaskan Pemkab Lutim berkomitmen mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola keuangan yang lebih transparan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Bagi Luwu Timur, ETPD ini adalah kunci untuk membuat pengelolaan keuangan daerah kita semakin transparan, akuntabel, dan yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat menjadi jauh lebih cepat dan mudah,” ujar Ramadhan.
Ia mengatakan, Pemkab Luwu Timur akan terus mendorong perangkat daerah maupun masyarakat untuk meningkatkan penggunaan transaksi non-tunai.
Menurutnya, pemanfaatan QRIS dan kanal pembayaran digital harus diperluas, terutama dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Langkah tersebut dinilai dapat mempermudah masyarakat sekaligus membantu pemerintah meningkatkan PAD dan menekan potensi kebocoran penerimaan.
“Kami akan pastikan QRIS dan kanal pembayaran digital lainnya benar-benar dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk pembayaran pajak dan retribusi, maupun untuk belanja daerah. Tujuannya jelas, PAD meningkat, kebocoran bisa ditekan, dan masyarakat tidak lagi repot harus datang dan antre,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, pertemuan tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan percepatan ETPD Tahun 2026-2029 oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Luwu Raya bersama para pemangku kepentingan terkait.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperluas penerapan transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah sekaligus mendorong tata kelola keuangan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya, percepatan ETPD diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi pemerintah, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pembayaran daerah.
