DPRD Luwu Timur Terima Propemperda 2027, Pembentukan Perda Jadi Fokus Legislasi

MALILI — DPRD Kabupaten Luwu Timur menerima Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2027 yang diserahkan Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Luwu Timur, Selasa (3/11/2026).

Penyerahan Propemperda tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menentukan rancangan peraturan daerah yang akan diprioritaskan pada 2027 sesuai kebutuhan regulasi dan pembangunan daerah.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, Jihadin Peruge, didampingi Wakil Ketua II DPRD, Hj. Harisah Suharjo. Rapat dihadiri anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Luwu Timur.

Dalam rapat tersebut, DPRD menerima dokumen Propemperda sebagai bahan untuk menjalankan fungsi legislasi bersama pemerintah daerah.

Bupati Irwan Bachri Syam mengatakan, setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Propemperda harus memiliki dasar kebutuhan dan urgensi yang jelas serta memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Setiap rancangan peraturan daerah yang diusulkan harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan urgensi pembentukan regulasi, serta memiliki kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” tegasnya.

Menurut Irwan, keberhasilan pembentukan perda tidak semata-mata diukur dari banyaknya rancangan yang masuk dalam program, tetapi juga dari kualitas substansi, ketepatan waktu pembahasan hingga efektivitas penerapannya setelah ditetapkan.

Ia meminta perangkat daerah yang mengusulkan Ranperda menyiapkan substansi, data pendukung, kajian hukum serta dukungan anggaran secara matang. Hal tersebut diperlukan agar setiap rancangan yang diajukan dapat dibahas dan ditindaklanjuti sesuai target.

Bagi DPRD Luwu Timur, Propemperda menjadi instrumen penting dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah sekaligus memastikan regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Pembahasan Propemperda 2027 juga diharapkan dapat memperkuat keterlibatan DPRD dalam mengawal arah kebijakan regulasi daerah, termasuk memastikan kepentingan masyarakat menjadi bagian dari substansi setiap Ranperda yang dibahas.

Irwan berharap koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah terus diperkuat selama proses pembentukan regulasi. Menurutnya, kerja bersama kedua lembaga tersebut diperlukan agar perda yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif.

Propemperda 2027 selanjutnya menjadi salah satu agenda legislasi DPRD Luwu Timur untuk memastikan pembentukan regulasi daerah berjalan terencana, terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *