JAKARTA – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur, Jihadin Peruge, menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar tetap mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan saat mendampingi Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dalam kunjungan kerja ke Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI di Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Pertemuan yang diterima langsung oleh Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, membahas berbagai aspek pelaksanaan PSN di Kabupaten Luwu Timur, termasuk perlindungan hak masyarakat yang terdampak pembangunan.
Jihadin mengatakan, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai aturan, tanpa mengabaikan hak-hak warga.
“DPRD Luwu Timur mendukung penuh pembangunan dan investasi yang membawa manfaat bagi daerah. Namun, kami juga berkewajiban memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, mengedepankan keadilan, serta menjamin hak-hak masyarakat tetap terlindungi,” ujar Jihadin.
Menurutnya, komunikasi langsung antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Komnas HAM menjadi langkah strategis untuk membangun kesamaan persepsi dalam penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Ia berharap, kehadiran DPRD bersama pemerintah daerah dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa setiap aspirasi dan hak warga akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan proyek pembangunan.
“Kami ingin pembangunan di Luwu Timur berjalan dengan baik, tetapi yang tidak kalah penting adalah terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Komnas HAM, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan tanpa mengesampingkan kepentingan warga,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh pembangunan nasional sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan aspek hukum, sosial, dan hak-hak masyarakat yang terdampak.
Sementara itu, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang datang langsung untuk berdiskusi mengenai berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurut Saurlin, koordinasi seperti ini menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan tetap berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Selain Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur Jihadin Peruge, Bupati Irwan Bachri Syam juga didampingi Sekretaris Daerah Ramadhan Pirade, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Malili, serta Kepala Desa Harapan.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama DPRD berharap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di daerah dapat berlangsung secara transparan, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan manfaat yang berkeadilan bagi masyarakat.
