WaraNews.id — Persoalan sampah di Kabupaten Luwu Timur dinilai mulai memasuki fase yang mengkhawatirkan. Keterbatasan fasilitas pengolahan serta rendahnya kesadaran kolektif masyarakat menjadi tantangan yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Hal itu mencuat dalam rapat koordinasi pengelolaan sampah yang dipimpin Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, di Aula Adipura Dinas Lingkungan Hidup Luwu Timur, Rabu (11/3/2026).
Dalam forum tersebut, Irwan menegaskan bahwa persoalan sampah tidak lagi bisa dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan persoalan kolektif yang membutuhkan perubahan pola pikir masyarakat. Ia mengingatkan bahwa tanpa keterlibatan aktif seluruh pihak, persoalan sampah berpotensi menjadi krisis lingkungan di masa depan.
“Persoalan sampah akan menjadi masalah besar jika tidak kita tangani bersama. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Jika mindset kita masih menganggap sampah hanya urusan pemerintah, maka persoalan ini akan semakin kronis,” ujar Irwan di hadapan peserta rapat.
Sorotan utama dalam pertemuan itu adalah keterbatasan fasilitas pengolahan sampah di daerah. Kepala DLH Luwu Timur, Umar Hasan Dalle, memaparkan bahwa saat ini pengelolaan sampah masih sangat bergantung pada satu lokasi pusat pengolahan akhir (PPA). Kondisi tersebut dinilai belum mampu mengimbangi volume sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.
Keterbatasan infrastruktur ini membuat pemerintah daerah harus mencari terobosan baru, termasuk memanfaatkan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern. Salah satu opsi yang dibahas adalah penggunaan mesin pengolah sampah yang mampu menghasilkan Refuse to Material (RTM), yakni bahan olahan dari sampah yang dapat dimanfaatkan kembali sebagai material bernilai ekonomi.
Tak hanya pemerintah, sektor swasta juga mulai didorong untuk mengambil peran lebih besar. Sejumlah perusahaan yang beroperasi di Luwu Timur, seperti PT Vale Indonesia, PT Teguh Wira Pratama, PT Citra Lampia Mandiri, PT Mandiri Palmera Agrindo, PT Prima Utama Lestari, serta PT Perkebunan Nusantara, turut menyampaikan komitmen dukungan dalam penguatan sistem pengelolaan sampah.
Salah satu gagasan yang mengemuka adalah pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai ujung tombak pengelolaan sampah di tingkat lingkungan. Kelompok ini diharapkan mampu menggerakkan masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dari sumbernya.
Selain itu, rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) Morina serta pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung juga menjadi bagian dari agenda jangka menengah yang tengah dipersiapkan.
Irwan menilai, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi atau fasilitas, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat dalam mengubah perilaku sehari-hari. Ia menekankan bahwa semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar peluang untuk menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Menurutnya, tantangan utama bukan sekadar menambah fasilitas, tetapi memastikan implementasi di lapangan berjalan konsisten dan terukur.
Rapat koordinasi tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah mulai memperketat langkah dalam menata sistem pengelolaan sampah. Dengan kolaborasi lintas sektor, diharapkan muncul langkah-langkah konkret yang mampu menekan volume sampah sekaligus mendorong pemanfaatan sampah sebagai sumber daya baru, bukan lagi sekadar limbah yang dibuang.
