Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Luwu Timur Gelar Forum Konsultasi Publik 2026

MALILI — Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DisPKP) Kabupaten Luwu Timur menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 untuk menghimpun masukan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan sektor pertanian berbasis data dan informasi.

Kegiatan bertema “Optimalisasi Layanan Publik Sektor Pertanian Berbasis Data dan Informasi” tersebut berlangsung di Aula DisPKP Luwu Timur, Malili, Selasa (17/11/2026), dipimpin Sekretaris DisPKP, Munadiah As’ad.

Forum ini merupakan tindak lanjut Surat Nomor 000.8.3.4/97/B.Organisasi tentang Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, saran, serta rekomendasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik.

Sejumlah pihak hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kabag Organisasi Setdakab Luwu Timur, Saenab, Kabid Ketahanan Pangan, Darfan Husain, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), para kepala desa, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Timur, Abdullah Pannu, sebagai narasumber.

Dalam forum tersebut, Munadiah menjelaskan bahwa DisPKP terus mengembangkan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi digital, salah satunya melalui layanan pemindaian barcode atau QR Code.

Menurutnya, inovasi tersebut dirancang untuk memudahkan masyarakat menyampaikan persoalan pertanian yang terjadi di desa maupun kecamatan, sehingga kebutuhan pelayanan dapat diketahui lebih cepat.

“Melalui pemindaian barcode, kita dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan di desa maupun kecamatan. Selanjutnya, kita bisa menjadwalkan layanan sesuai kebutuhan, baik terkait persoalan tanaman pertanian maupun ternak yang membutuhkan vaksinasi dan layanan lainnya,” ujar Munadiah.

Ia mengatakan, pemanfaatan layanan digital diharapkan dapat mempercepat identifikasi persoalan di lapangan sekaligus membantu petugas menentukan bentuk pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan sistem tersebut, penanganan persoalan pertanian diharapkan lebih terarah, mulai dari masalah tanaman hingga kebutuhan pelayanan kesehatan hewan dan vaksinasi ternak.

Sementara itu, Kepala BPS Luwu Timur, Abdullah Pannu, menekankan pentingnya kolaborasi antartingkatan pemerintahan dalam menghasilkan data yang akurat dan berkualitas.

Menurut Abdullah, data merupakan salah satu dasar penting dalam menentukan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, proses pengumpulan dan pengelolaannya membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan.

“Kalau ingin melihat daerah maju, maka datanya harus kuat. Data itu sangat mahal, tetapi jauh lebih mahal lagi jika membangun daerah tanpa data,” tegas Abdullah.

Ia juga mendorong penguatan koordinasi mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten agar data yang dihimpun dapat menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Melalui forum konsultasi publik tersebut, DisPKP Luwu Timur diharapkan dapat menyerap berbagai masukan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan layanan, sekaligus memperkuat pemanfaatan data dalam mendukung pelayanan dan pembangunan sektor pertanian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *