Pemkab Luwu Timur Perkuat Kolaborasi Cegah Kekerasan Berbasis Gender

MALILI — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender (KBG) melalui Seminar dan Rapat Koordinasi Multi Stakeholders di Wisma Trans Malili, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan tersebut digelar Pemkab Luwu Timur bersama Save the Children (STC) melalui Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Selatan sebagai mitra pelaksana Program ELEVATE. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil dan kelompok disabilitas.

Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, Azwan Aziz, mengatakan pencegahan kekerasan berbasis gender membutuhkan penanganan terpadu karena persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan individu atau keluarga, tetapi juga menyangkut kemanusiaan, keadilan dan pembangunan daerah.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan mekanisme pelaporan dapat diakses dengan mudah, sementara layanan bagi korban harus aman, berpihak dan tidak diskriminatif.

“Kita perlu memastikan tersedianya mekanisme pelaporan yang mudah diakses, layanan yang aman dan berpihak kepada korban, pendampingan hukum dan psikologis, perlindungan bagi korban dan saksi, serta proses penanganan yang cepat, terpadu, dan tidak diskriminatif,” ujarnya.

Azwan menambahkan, Pemkab Luwu Timur terus memperkuat kebijakan, kelembagaan, penganggaran serta kapasitas sumber daya manusia dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender.

Sementara itu, Project Manager Program ELEVATE Save the Children, Ni Nyoman Anna Marthanti, menjelaskan program tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak perempuan dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender melalui pemberdayaan ekonomi.

“Kita merangkul semua, termasuk teman-teman disabilitas,” katanya.

Menurutnya, Program ELEVATE dilaksanakan di tiga daerah di Luwu Raya, yakni Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur. Pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai mitra untuk memperluas pemberdayaan sekaligus memperkuat perlindungan perempuan dan anak perempuan.

Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Hj. Harisah Suharjo, menegaskan DPRD memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan perempuan dan anak melalui fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

Ia menilai munculnya berbagai bentuk kekerasan, termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan dan perundungan digital, membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak.

Karena itu, DPRD mendorong penguatan regulasi perlindungan perempuan dan anak, dukungan anggaran melalui APBD serta pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kualitas layanan bagi korban.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Luwu Timur, Masdin, mengatakan pemerintah daerah memiliki sejumlah peran dalam penanganan KBG, mulai dari regulator, fasilitator, koordinator hingga pengawas dan evaluator.

Sebagai regulator, pemerintah menyusun kebijakan dan regulasi perlindungan perempuan dan anak. Sementara sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan layanan pengaduan, pendampingan, perlindungan dan pemulihan bagi korban.

“Koordinasi lintas instansi dan lembaga terkait terus diperkuat untuk memastikan program perlindungan berjalan efektif,” jelasnya.

Dari unsur kepolisian, Kasat Reskrim Polres Luwu Timur AKP Jody Dharma memaparkan mekanisme penanganan KBG dan KBGO. Kepolisian berperan mulai dari menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, mengumpulkan alat bukti hingga menindaklanjuti perkara dengan berkoordinasi bersama pihak terkait.

Forum tersebut juga menjadi ruang untuk memperjelas pembagian peran setiap sektor dalam pencegahan dan penanganan KBG. Tiga narasumber memaparkan langkah dan tanggung jawab masing-masing lembaga dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Sebagai tindak lanjut kolaborasi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Luwu Timur bersama Save the Children menandatangani perjanjian kerja sama pelaksanaan program Economic Livelihood Capabilities and Violence Elimination for Women (ELEVATE) di Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Pengadilan Agama, Kepala Dinas Kominfo-SP Andi Tabacina Akhmad, perwakilan OPD, Community Social Worker (CSW), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) serta unsur masyarakat sipil.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *