MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memperluas distribusi air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebanyak 33.641 jiwa atau 13.573 kepala keluarga (KK) kini menjadi sasaran pelayanan air bersih di sejumlah wilayah Kota Makassar.
Kepala BPBD Makassar, Dr. Fadli Tahar, mengatakan distribusi air bersih per Kamis (10/9/2026) dilakukan di 161 titik yang mencakup sekitar 14.451 rumah. Jumlah penerima tersebut meningkat seiring meluasnya dampak kekeringan yang masih berlangsung.
“Data distribusi per hari ini meningkat sangat drastis, yaitu 13.573 kepala keluarga dengan total 33.641 jiwa yang menjadi sasaran layanan berdasarkan data pada titik-titik distribusi,” kata Fadli Tahar, Kamis (10/9/2026).
Distribusi saat ini menjangkau delapan kecamatan, yakni Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Bontoala, dan Kecamatan Makassar.
Menurut Fadli, kebutuhan air bersih tidak hanya terjadi di kawasan permukiman warga, tetapi juga menyasar sejumlah perumahan, rumah susun sederhana sewa (rusunawa), hingga kawasan padat penduduk.
“Jadi hari ini kita menyalurkan 161 titik. Atau 14.451 rumah, atau 13.573 KK. Total jiwa itu 33.641 jiwa yang terdata di kami untuk penyaluran per hari ini,” jelasnya.
Salah satu wilayah dengan jumlah penerima cukup besar berada di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, dengan sekitar 1.000 jiwa yang masuk dalam sasaran pelayanan. Sejumlah titik lainnya di Tallo, Panakkukang, Biringkanaya, dan Tamalanrea juga membutuhkan pasokan air dalam jumlah signifikan.
Untuk memperkuat distribusi, BPBD Makassar menyiapkan tandon air di sejumlah lokasi. Dari total 173 titik tandon yang direncanakan, sebanyak 114 tandon telah disuplai hingga Kamis.
“Jadi kita menyiapkan, hari ini sampai saat ini sudah ada 114 tandon yang kita suplai di titik-titik, dari total 173 titik yang akan kita suplai,” terang Fadli.
Tandon tersebut digunakan sebagai tempat penampungan sementara sebelum air disalurkan kepada warga di sekitar titik pelayanan. Dengan pola ini, air yang dibawa armada tangki dapat ditampung dan dimanfaatkan masyarakat secara lebih teratur.
BPBD juga terus memetakan kebutuhan pendukung di setiap lokasi. Sejumlah titik membutuhkan mesin dan selang panjang, sementara lokasi lainnya masih memerlukan tambahan tandon.
“Prinsip kami sederhana, air harus sampai kepada warga yang membutuhkan. Karena itu, data titik distribusi ini terus diperbarui berdasarkan laporan asesmen dari para anggota,” tegasnya.
Fadli mengatakan jumlah titik distribusi masih dapat bertambah karena kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung. Penambahan titik akan disesuaikan dengan hasil asesmen dan laporan dari lapangan.
Untuk mempercepat penanganan, BPBD juga menyederhanakan mekanisme pelaporan bagi masyarakat yang membutuhkan pasokan air. Warga tidak perlu melapor secara perorangan, tetapi dapat menyampaikan kebutuhan melalui RT, RW, atau Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana).
“Setiap warga yang bisa melaporkan tentang ini yaitu boleh RT, RW, atau Kaltana. Kami menganggap bahwa itu bisa menjadi lebih sederhana,” jelas Fadli.
Laporan tersebut kemudian dapat diteruskan kepada pemerintah melalui layanan darurat 112, Lontara Plus, hotline BPBD Makassar di 08155112112, maupun formulir distribusi air bersih yang disediakan pemerintah.
Menurut Fadli, mekanisme laporan secara kolektif akan memudahkan pemerintah melakukan verifikasi dan memetakan kebutuhan air secara lebih terukur.
Penanganan kekeringan di Makassar, lanjut dia, dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur. BPBD tidak bekerja sendiri, tetapi berkolaborasi dengan perangkat daerah, TNI, relawan, dunia usaha, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
Sejumlah unsur yang terlibat antara lain Damkarmat, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan dan kelurahan, TNI, relawan, serta BBWS Pompengan Jeneberang.
Dukungan juga datang dari sejumlah perusahaan melalui bantuan armada truk dan tenaga untuk memperkuat operasi distribusi air bersih.
“Masalah kekeringan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus dilakukan secara kolaboratif, secara bersama-sama, karena ini persoalan kita, persoalan Kota Makassar,” tegasnya.
Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan distribusi berjalan efektif. BPBD memantau jumlah titik pelayanan, kapasitas armada, ketersediaan sumber air, tandon, selang, mesin, serta peralatan pendukung lainnya.
Fadli mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menginstruksikan agar penanganan kekeringan dilakukan dengan prinsip respons cepat. BPBD bersama seluruh pemangku kepentingan diminta memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama status tanggap darurat berlangsung.
“Pak Wali selalu katakan bahwa kita harus respons cepat dalam setiap bencana kekeringan,” tuturnya.
“Untuk penanganan kekeringan ini BPBD garda terdepan bersama semua stakeholder. Dengan status darurat kekeringan Makassar, kita harus mengawal ini sampai kekeringan berakhir,” sambung Fadli.
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat menunggu hingga kondisi semakin sulit untuk mendapatkan air bersih. Karena itu, distribusi akan terus dilakukan dan titik pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lapangan.
“161 titik hari ini bukan sekadar angka. Di balik setiap titik terdapat keluarga, warga, dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi,” katanya.
Selain penanganan darurat, Pemkot Makassar juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap distribusi air menggunakan armada tangki.
Fadli mengatakan Wali Kota Munafri Arifuddin telah mengarahkan Dinas Pekerjaan Umum menyiapkan pembangunan sumur bor dalam di sejumlah wilayah yang membutuhkan.
Menurutnya, sumur bor dalam diharapkan dapat memperkuat ketersediaan sumber air sekaligus mendukung sistem penyediaan air minum (SPAM) di kawasan terdampak kekeringan.
“Pak Wali juga mengakomodir itu dengan untuk jangka panjangnya memerintahkan Dinas PU untuk membuat sumur bor dalam,” jelasnya.
Fadli berharap pembangunan sumber air tersebut nantinya membuat sejumlah kawasan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan air.
“Pada saat tersuplai SPAM-SPAM di daerah-daerah yang titik ini, mereka bisa mandiri. Jadi air bisa terproduksi oleh mereka sendiri tanpa masalah,” katanya.
BPBD Makassar memastikan operasi Tanggap Darurat Bencana Kekeringan akan terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Pemerintah menargetkan pelayanan berjalan cepat, tepat sasaran, dan memastikan air benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.
Dengan menggabungkan distribusi air sebagai langkah darurat dan pembangunan sumber air sebagai solusi jangka panjang, Pemkot Makassar berharap dampak kekeringan dapat ditekan dan ketahanan air masyarakat semakin kuat.
“Masalah kekeringan ini bisa kita atasi, mungkin tahun-tahun selanjutnya sudah bisa kita atasi sendiri,” pungkasnya.
