WaraNews.id — Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram kembali menghantam Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Di tengah klaim pemerintah daerah yang telah mendistribusikan ribuan tabung tambahan, masyarakat justru kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Jika pun tersedia, harganya melonjak hingga Rp60 ribu per tabung, hampir dua kali lipat dari harga eceran yang ditetapkan.
Pantauan WaraNews.id di sejumlah titik pengecer di Malili, Kamis (11/6/2026), menunjukkan stok gas melon hampir kosong. Sejumlah pengecer mengaku kesulitan memperoleh pasokan dan terpaksa membeli dari jalur distribusi di luar Kabupaten Luwu Timur.
“Susah gas sekarang. Ini saja modalnya sudah Rp50 ribu, kami jual Rp60 ribu karena dapat elpiji dari Wajo,” ujar salah seorang pengecer di Jalan Poros Malili.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar. Di satu sisi, pemerintah daerah mengklaim telah melakukan distribusi tambahan untuk mengatasi kelangkaan. Namun di sisi lain, masyarakat masih harus berburu gas dengan harga yang jauh di atas ketentuan.
Data Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (Disdagkop) Luwu Timur mencatat, selama tiga hari sejak 9 hingga 11 Juni 2026, sebanyak 2.000 tabung elpiji 3 kilogram telah disalurkan ke sejumlah kecamatan, termasuk Malili. Bahkan, setiap kecamatan mendapat tambahan sekitar 560 tabung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun, tambahan distribusi tersebut rupanya belum mampu meredam gejolak di lapangan. Sejumlah desa masih mengajukan permintaan pasokan tambahan akibat tingginya kebutuhan dan minimnya stok yang tersedia.
Kepala Disdagkop Luwu Timur, Senfry Oktavianus, mengakui adanya pengecer yang menjual elpiji 3 kilogram hingga Rp60 ribu per tabung. Menurutnya, pihaknya telah memberikan teguran dan akan mengambil langkah tegas terhadap pengecer yang melanggar ketentuan harga.
“Yang menjual itu sudah kami tegur beberapa waktu lalu. Yang bersangkutan membantah menjual Rp60 ribu, tetapi kami sudah memperingatkan agar menjual sesuai harga yang telah ditetapkan, yakni Rp35 ribu di tingkat pengecer,” kata Senfry saat dikonfirmasi.
Senfry menyebut, kelangkaan elpiji 3 kilogram tidak hanya terjadi di Luwu Timur, tetapi telah menjadi persoalan di wilayah Luwu Raya. Salah satu faktor yang menjadi perhatian pemerintah adalah dugaan perdagangan lintas kabupaten yang menyebabkan pasokan di daerah berkurang.
“Fenomena kelangkaan gas 3 kilogram ini memang terjadi di wilayah Luwu Raya, termasuk Luwu Timur. Yang kami antisipasi adalah perdagangan lintas kabupaten dan ini terus kami upayakan untuk dicegah,” ujarnya.
Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan kebutuhan masyarakat masih jauh dari terpenuhi. Disdagkop mencatat sejumlah desa yang masih membutuhkan tambahan pasokan, di antaranya Desa Laskap, Pasi-Pasi, Rantemario, Ujung Baru, Mulyasri, Beringin Jaya, Bahari, serta beberapa desa di Kecamatan Wotu, Tomoni, dan Angkona.
Di balik persoalan distribusi dan dugaan kebocoran pasokan, terdapat fakta lain yang ikut memperburuk situasi. Data Disdagkop Luwu Timur menunjukkan kuota elpiji 3 kilogram untuk daerah ini mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Tercatat, kuota elpiji 3 kilogram di Luwu Timur mencapai 3.791.000 tabung pada 2023 dan sempat meningkat menjadi 3.962.333 tabung pada 2024. Namun, jumlah tersebut turun menjadi 3.750.333 tabung pada 2025 dan kembali menyusut menjadi 3.590.333 tabung pada 2026.
Artinya, dalam dua tahun terakhir, Luwu Timur kehilangan lebih dari 370 ribu tabung kuota gas bersubsidi.
Penurunan kuota tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang memicu ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat. Kondisi itu diperparah dengan tingginya permintaan, distribusi yang belum merata, serta indikasi peredaran elpiji antarwilayah.
“Distribusi tabung melon tahun 2026 memang mengalami penurunan dan ini berdampak kepada masyarakat. Kelangkaan elpiji di Malili yang terjadi saat ini salah satunya dipengaruhi kondisi tersebut,” tutup Senfry.
Kelangkaan gas melon di Malili kini tidak lagi sekadar persoalan stok kosong di tingkat pengecer. Di balik antrean warga dan harga yang melambung, muncul tantangan pengawasan distribusi, pengendalian harga, hingga kecukupan kuota yang perlu mendapat perhatian serius agar subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
