WaraNews.id — Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menyampaikan sejumlah persoalan dan capaian pembangunan Kabupaten Gowa saat mengikuti Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah (REBOAN) bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Peace Room Kantor Bupati Gowa, Rabu (20/5).
Dalam forum tersebut, ia memaparkan kondisi daerah mulai dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, hingga penurunan angka kemiskinan yang disebut menunjukkan tren positif selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Gowa.
“Alhamdulillah, Kabupaten Gowa mendapat kesempatan menyampaikan berbagai kondisi daerah. Capaian seperti PAD, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemiskinan menunjukkan perkembangan yang cukup baik,” ujarnya.
Meski demikian, Husniah menegaskan masih ada sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat, terutama terkait pembangunan infrastruktur yang terdampak penyesuaian anggaran.
Ia juga menyoroti posisi strategis Kabupaten Gowa sebagai daerah penyangga yang memiliki potensi besar di sektor pertambangan, pertanian, hingga sumber daya air. Menurutnya, potensi tersebut perlu diimbangi dengan dukungan kebijakan agar manfaatnya lebih besar dirasakan masyarakat.
“Kabupaten Gowa punya peran penting sebagai wilayah penghasil. Karena itu kami berharap ada dukungan dan harmonisasi kebijakan dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih ditingkatkan,” katanya.
Husniah juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam, terutama sektor pertambangan, agar tidak hanya memberi dampak pada daerah sekitar tetapi juga memberikan nilai tambah bagi Kabupaten Gowa.
“Gowa jangan hanya menjadi daerah pemasok, tetapi juga harus mendapat manfaat yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung dinamika politik lokal yang tengah berkembang, termasuk isu pemakzulan terhadap dirinya. Ia berharap situasi tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
“Di Gowa saat ini ada dinamika politik yang berkembang, namun kami tetap fokus pada program pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah, menyampaikan bahwa berbagai masukan dari daerah akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lebih lanjut, termasuk terkait sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Ia menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
