WaraNews.id — Seorang remaja berusia 13 tahun terbaring lemah di ruang perawatan RSUD Daya Makassar setelah menjadi korban serangan brutal yang diduga dilakukan geng motor di kawasan Ablam, Kota Makassar. Di tengah kondisi korban yang masih kritis, perhatian publik tak hanya tertuju pada proses medis yang dijalani, tetapi juga pada persoalan biaya penanganan korban kekerasan jalanan yang kerap membebani keluarga.
Rumor mengenai biaya operasi yang disebut mencapai puluhan juta rupiah sempat beredar luas. Namun pihak rumah sakit membantah kabar tersebut. Direktur Utama RSUD Daya Makassar, dr. A. Any Muliany, memastikan seluruh proses penanganan korban ditanggung pemerintah melalui skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
“Tidak ada tagihan kepada pasien. Penanganannya ditanggung pemerintah,” ujar dr. Any, Minggu (10/5/2026).
Korban berinisial H sebelumnya sempat mendapat penanganan awal di RS Pelamonia sebelum dirujuk ke RSUD Daya pada sore hari. Ia tiba di Instalasi Gawat Darurat sekitar pukul 19.15 WITA dengan kondisi yang membutuhkan penanganan intensif.
Tim medis belum dapat langsung melakukan operasi. Kondisi korban disebut masih harus distabilkan melalui transfusi darah sebelum menjalani tindakan lanjutan. Sejumlah pemeriksaan medis juga dilakukan, mulai dari laboratorium, rontgen dada hingga pemeriksaan tulang belakang untuk memastikan dampak luka yang dialami korban.
Menurut dr. Any, kasus kekerasan jalanan seperti begal dan tawuran bukan lagi hal baru bagi rumah sakit tersebut. Hampir setiap pekan, korban dengan kasus serupa datang untuk mendapatkan penanganan medis.
“Kasus seperti ini hampir setiap minggu kami tangani,” katanya.
Pernyataan itu menggambarkan bahwa kekerasan jalanan di Makassar masih menjadi ancaman serius, bahkan menyasar anak-anak dan remaja. Rumah sakit pun menjadi salah satu titik yang paling sering menerima dampaknya.
Pemerintah Kota Makassar menyebut pembiayaan korban kekerasan jalanan memang tidak masuk dalam tanggungan BPJS Kesehatan. Karena itu, skema Jamkesda digunakan untuk menutup kebutuhan penanganan medis korban dalam situasi darurat sosial.
Wali Kota Munafri Arifuddin disebut tetap mengalokasikan anggaran khusus agar korban begal, tawuran, maupun kekerasan jalanan lainnya tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
Di tengah upaya medis menyelamatkan korban, kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa aksi kekerasan jalanan di Makassar belum benar-benar mereda. Sementara aparat memburu pelaku, ruang-ruang perawatan rumah sakit terus menerima korban baru dengan luka yang tak hanya fisik, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga.
