WaraNews.id — Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, mengikuti talkshow nasional bertema “Kepemimpinan Berintegritas: Antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Rakyat” yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara daring tersebut diikuti dari Ruang Rapat Pimpinan Bupati Luwu Timur. Wabup Puspawati didampingi Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadhan Pirade, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Talkshow menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat nasional, di antaranya Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, Direktur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra, serta Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono.
Dalam paparannya, Wawan Wardiana menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam kepemimpinan publik. Ia menilai tantangan terbesar seorang pemimpin bukan hanya menjalankan tugas pemerintahan, tetapi menjaga amanah di tengah berbagai godaan kekuasaan.
Menurutnya, integritas harus tercermin dalam setiap keputusan dan tindakan pemimpin agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, menegaskan bahwa penguatan kapasitas dan karakter aparatur menjadi kunci dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas. Ia menyebut pengembangan kompetensi dan pembinaan berkelanjutan diperlukan agar aparatur tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga berpegang pada nilai moral dan etika.
Sugeng juga menambahkan, pihaknya terus mendorong lahirnya pemimpin daerah yang mampu menyeimbangkan kewenangan dengan tanggung jawab kepada masyarakat.
Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, menilai kegiatan tersebut memberikan wawasan penting bagi jajaran pemerintah daerah dalam memperkuat nilai integritas. Ia berharap materi yang diperoleh dapat memperkuat komitmen aparatur dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
