LANGKAH Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan inspeksi mendadak ke kantor operasional Meta di Jakarta, Rabu (4/3/2026), menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak bisa lagi bersikap pasif terhadap persoalan keamanan ruang digital. Sidak yang dipimpin langsung Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, itu dilakukan menyusul rendahnya tingkat kepatuhan Meta dalam menangani berbagai konten ilegal di platformnya.
Meta sebagai perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp memegang peran sangat besar dalam ekosistem komunikasi digital di Indonesia. Dengan jumlah pengguna Facebook dan WhatsApp yang masing-masing mencapai sekitar 112 juta orang, pengaruh platform ini terhadap dinamika sosial masyarakat tidak bisa dipandang remeh.
Namun di balik besarnya pengaruh tersebut, muncul persoalan serius terkait pengawasan konten. Data pemerintah menunjukkan tingkat kepatuhan Meta dalam menindaklanjuti temuan konten judi online serta konten disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) baru mencapai 28,47 persen. Angka ini menunjukkan bahwa upaya moderasi konten yang dilakukan masih jauh dari memadai.
Kondisi tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran. Ruang digital yang seharusnya menjadi sarana komunikasi, edukasi, dan pertukaran informasi justru berpotensi berubah menjadi ruang penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga praktik ilegal seperti judi online. Jika tidak ditangani secara serius, dampaknya bisa meluas pada stabilitas sosial, kepercayaan publik, bahkan kualitas demokrasi.
Pernyataan Menteri Komdigi Meutya Hafid yang menyebut bahwa konten disinformasi dapat mengancam keselamatan masyarakat bukanlah peringatan yang berlebihan. Dalam berbagai kasus, disinformasi telah terbukti memicu konflik sosial, memperkeruh perdebatan publik, dan menciptakan polarisasi yang tajam di masyarakat.
Dalam konteks ini, tanggung jawab platform digital tidak bisa dilepaskan dari peran mereka sebagai penyelenggara sistem elektronik. Perusahaan teknologi global yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi hukum nasional, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mencegah dan menangani penyebaran informasi yang melanggar hukum.
Sidak yang dilakukan pemerintah bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bentuk penegasan bahwa ruang digital Indonesia tidak boleh dibiarkan tanpa kendali. Platform digital yang menikmati pasar besar di Indonesia harus pula menunjukkan komitmen yang sepadan dalam menjaga keamanan dan kesehatan ekosistem informasi.
Tantangan ke depan tentu tidak ringan. Di satu sisi, pemerintah perlu terus memperkuat regulasi dan pengawasan ruang digital. Di sisi lain, perusahaan teknologi global seperti Meta juga dituntut meningkatkan sistem moderasi konten serta respons terhadap laporan pelanggaran.
Pada akhirnya, keamanan ruang digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau platform semata, tetapi juga kepentingan bersama seluruh masyarakat. Tanpa komitmen yang kuat dari semua pihak, ruang digital berisiko menjadi ruang liar yang justru merugikan publik yang selama ini menjadi penggunanya.
