WaraNews.id — Upaya menekan angka Tuberkulosis (TB) di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Hingga awal 2026, sejumlah indikator penting seperti penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan belum menunjukkan capaian optimal, mendorong pemerintah mempercepat langkah penanganan di berbagai daerah.
Hal itu mengemuka dalam Pertemuan Koordinasi dan Penguatan Implementasi Program Tuberkulosis Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (23/4/2026). Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin P. Octavianus, menyoroti bahwa Indonesia masih berada dalam kelompok negara dengan beban TB tertinggi di dunia.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut perubahan pendekatan yang lebih agresif dan terukur, terutama dalam menemukan kasus sejak dini dan memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas.
“Selama ini masih banyak kasus yang terlambat ditemukan. Jika dibiarkan, penularan akan terus terjadi di masyarakat,” ujarnya.
Data awal tahun 2026 menunjukkan sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari rendahnya angka penemuan kasus baru, investigasi kontak yang belum maksimal, hingga masih ditemukannya pasien yang putus obat sebelum pengobatan selesai. Situasi ini dinilai berisiko memperpanjang rantai penularan sekaligus meningkatkan kemungkinan resistensi obat.
Pemerintah pun mendorong perubahan strategi dari pendekatan pasif menjadi aktif. Petugas kesehatan diminta tidak hanya menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan, tetapi melakukan skrining langsung pada kelompok berisiko tinggi serta keluarga pasien yang tinggal serumah.
Langkah lain yang menjadi perhatian adalah percepatan terapi pencegahan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan yang memiliki risiko tinggi tertular TB. Upaya ini dinilai penting untuk menekan potensi kasus baru di masa mendatang.
Selain itu, dukungan komunitas juga dinilai krusial dalam menjaga kepatuhan pasien selama menjalani pengobatan. Pasien TB umumnya membutuhkan pengobatan jangka panjang, sehingga pendampingan sosial dan edukasi menjadi faktor penting agar pasien tidak berhenti di tengah jalan.
Penggunaan data yang akurat dan diperbarui secara real time juga disebut menjadi kunci keberhasilan program. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan wilayah prioritas, mengalokasikan sumber daya, serta mengevaluasi efektivitas intervensi di lapangan.
Penanganan TB, lanjutnya, tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada sektor kesehatan. Pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat dinilai perlu terlibat aktif untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengobatan.
Dengan beban kasus yang masih tinggi, pemerintah menargetkan eliminasi TB pada 2030. Target tersebut dinilai ambisius, namun tetap realistis jika seluruh pihak bergerak dalam satu arah dan konsisten menjalankan strategi yang telah dirancang.
Pertemuan koordinasi tahun ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi semata, melainkan menghasilkan langkah konkret yang dapat segera diterapkan di daerah, terutama di wilayah dengan angka penularan tinggi. Upaya percepatan ini dinilai menjadi kunci untuk menekan dampak penyakit TB sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman penularan yang masih berlangsung.
