WaraNews.id — Kopteru Indonesia (Komunitas Pengusaha Peternak Unggas Indonesia) menyampaikan dukungan terhadap rencana pemerintah melakukan hilirisasi sektor peternakan ayam dengan alokasi anggaran sekitar Rp20 triliun. Meski demikian, komunitas peternak ini juga memberikan sejumlah rekomendasi agar kebijakan tersebut tepat sasaran dan menyentuh persoalan utama yang dialami peternak lokal.
Founder Kopteru Indonesia, Ayub Herbi Patandean, mengatakan pihaknya telah hampir empat tahun membina ribuan peternak ayam kampung dan bebek di berbagai daerah. Dari pengalaman tersebut, ia melihat antusiasme masyarakat untuk terjun ke dunia peternakan sangat tinggi, namun banyak yang akhirnya berhenti di tengah jalan.
“Masalah paling besar yang mereka hadapi adalah harga pakan yang sangat mahal serta harga panen dan akses penjualan yang belum baik,” jelas Ayub.
Untuk itu, Kopteru Indonesia mengusulkan beberapa kebijakan strategis kepada pemerintah. Pertama, Ayub meminta pemerintah memproduksi atau mensubsidi pakan, kemudian menyalurkannya kepada peternak mandiri yang dinilai kompeten berdasarkan rekam jejak usaha mereka. Menurutnya, jika pupuk dapat disubsidi bagi petani, maka peternak lokal juga layak mendapatkan subsidi pakan.
Usulan kedua yakni pembentukan badan usaha atau lembaga pemerintah yang bertugas menampung hasil panen peternak lokal, baik dalam bentuk ayam hidup maupun produk olahan seperti ayam beku. Model kelembagaan tersebut dapat berupa BUMN atau koperasi khusus sektor unggas.
“Kami yakin, jika peternak lokal disatukan dalam satu ekosistem pemasaran yang jelas, produksi unggas nasional akan semakin kuat,” tegasnya.
Selanjutnya, Ayub mengingatkan agar pemerintah tidak terlibat langsung dalam kegiatan budidaya, karena hal itu berpotensi meminggirkan peternak kecil. Pemerintah, kata dia, sebaiknya hadir sebagai fasilitator yang mengurai persoalan di lapangan dan memastikan peternak mendapatkan akses yang adil.
Tanggapan juga datang dari para binaan Kopteru Indonesia. Muh. Rizaly, peternak asal Tana Toraja, menilai pemerintah perlu hadir dalam pengaturan pasar agar peternak lokal bisa meningkatkan skala budidaya.
“Pemerintah perlu menangani pasar supaya kami bisa menjalankan budidaya lebih banyak dan berkelanjutan, serta mendapat akses penjualan yang adil,” ujarnya.
Sementara itu, peternak asal Kendari, Hafidz, menekankan beratnya biaya produksi akibat harga pakan yang tinggi. “Pemerintah harus hadir dengan subsidi pakan, karena itu yang paling memberatkan selama ini,” ujarnya.
Ayub menambahkan bahwa Kopteru Indonesia saat ini memiliki ribuan anggota binaan di berbagai daerah, dengan sedikitnya 700 peternak aktif yang tersebar di Sulsel, Sulbar, Sultra, Kalimantan hingga Papua. Ia menegaskan kesiapan komunitasnya untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di sektor unggas.
“Kami siap bekerja sama demi mewujudkan visi Kopteru Indonesia dalam membangun semangat entrepreneur masyarakat di bidang peternakan menuju Indonesia sebagai lumbung pangan dunia,” tutupnya.
