WaraNews.id — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai NasDem Dapil X, yang meliputi Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja, menggelar kegiatan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Kelurahan Rante Tagari, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, pada Rabu (26 Maret 2025).
Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintah setempat, termasuk Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang diwakili oleh Kasatpol PP Toraja Utara, Rianto Yusuf. Selain itu, sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perwakilan organisasi masyarakat turut hadir, menunjukkan komitmen untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah.
Dalam sambutannya, Yosia Rinto Kadang, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa fungsi utama anggota DPRD adalah legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap APBD merupakan tanggung jawab yang sangat penting untuk memastikan agar rencana anggaran yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Pengawasan terhadap APBD bukan hanya kewajiban, tetapi juga komitmen untuk memastikan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah,” ujar Rinto.
Ia juga menambahkan bahwa dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dan merasa terlibat dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
Selama acara berlangsung, masyarakat yang hadir juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi terkait pengelolaan anggaran daerah. Beberapa usulan yang disampaikan antara lain mengenai peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif.
Dengan adanya kegiatan pengawasan ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
