WaraNews.id — Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menerima kunjungan kerja rombongan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Baruga Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Rabu (21/5). Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif dari Fraksi PPP.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan monitoring terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2024 serta membahas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa.
“Kehadiran kami ke Pemkab Gowa untuk memantau hasil audit ringkasan BPK Tahun Anggaran 2024 dan mendengarkan langsung realisasi APBD Kabupaten Gowa,” ujar Sufriadi Arif.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gowa, Mahmud, memaparkan bahwa APBD Gowa tahun 2024 mencapai Rp 2 triliun. Pendapatan daerah meningkat dari Rp 2,043 triliun menjadi Rp 2,103 triliun, sedangkan belanja daerah naik dari Rp 2,043 triliun menjadi Rp 2,228 triliun, dengan tingkat realisasi sebesar 98 persen.
Namun, Mahmud juga mengungkapkan kendala utama yang dihadapi, yaitu tertundanya pencairan dana sharing dari Pemprov Sulsel untuk alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tahun 2024, yang telah tertunda selama satu tahun.
Masalah ini turut menjadi sorotan anggota Banggar DPRD Sulsel, Asman. Ia menyatakan bahwa hampir seluruh daerah mengalami hal serupa.
“Ini menjadi perhatian serius kami di DPRD Sulsel karena menyangkut tata kelola keuangan daerah dan pelayanan publik. Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penghentian dana sharing BPJS tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.
Banggar DPRD Sulsel juga menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan di Gowa sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin menyampaikan apresiasi kepada Banggar DPRD Sulsel atas perhatian mereka terhadap permasalahan yang dihadapi Gowa, terutama dalam hal alokasi dana kesehatan.
“Intinya, tahun 2025 kita akan bersiap dengan segala kondisi yang ada. Tahun 2024 menjadi pembelajaran penting bagi kita terkait penundaan dana sharing. Lebih baik kita bersiap menghadapi kondisi terburuk daripada berharap pada kondisi ideal,” ujar Darmawangsyah.
Ia menegaskan bahwa APBD Gowa tahun 2025 dipastikan tetap kuat. “APBD kita kokoh di tahun depan. Yang menjadi masalah adalah jika kita tidak siap. Kita harus sepaham bahwa masyarakat di 24 kabupaten/kota adalah juga masyarakat Gubernur, terutama dalam sektor kesehatan,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan kesehatan, Pemkab Gowa telah mengalokasikan dana sebesar Rp 3 miliar untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum tercover BPJS.
“Alhamdulillah, kita sudah siapkan Rp 3 miliar untuk memastikan tidak ada masyarakat Gowa yang terabaikan dalam layanan kesehatan,” tutup Darmawangsyah.
Rapat monitoring dan evaluasi ini turut dihadiri sejumlah anggota Banggar DPRD Sulsel seperti Lukman B Kadi, Asman, Kadir Halid, Marten Rantetondok, dan lainnya. Dari pihak Pemkab Gowa, turut hadir Kepala Inspektorat, Kepala BPKAD, Bappeda, Balitbangda, Dinas Kesehatan, dan Bagian Pemerintahan.
