Sah! PM Takaichi Bubarkan DPR Jepang, Pemilu Kilat Tak Terelakkan

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi.

WaraNews.id — Jepang resmi memasuki fase politik panas setelah parlemen dibubarkan pada Jumat (23/1), membuka jalan menuju pemilihan umum yang akan digelar pada 8 Februari mendatang. Langkah ini menandai dimulainya pemilu cepat dengan masa kampanye terpendek dalam sejarah Jepang pascaperang, hanya berlangsung selama 16 hari.

Kampanye resmi dijadwalkan mulai Selasa (27/1), memberi ruang yang sangat sempit bagi partai politik untuk menawarkan program dan bagi publik untuk menimbang arah kepemimpinan negara ke depan.

Pembubaran parlemen dilakukan atas keputusan Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang memilih menggelar pemilu lebih awal meski masa jabatan majelis rendah sebenarnya masih tersisa lebih dari dua tahun. Langkah tersebut diambil di tengah tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kabinetnya, sejak ia menjabat pada Oktober lalu.

Namun, keputusan itu justru memantik kritik. Sejumlah pihak menilai pemilu kilat lebih mencerminkan manuver politik ketimbang kebutuhan mendesak negara, terutama karena pembahasan anggaran awal tahun fiskal 2026 belum tuntas. Partai-partai oposisi menilai pemerintah memberi terlalu sedikit waktu bagi pemilih untuk memahami arah kebijakan yang ditawarkan.

Pemilu kali ini menjadi ujian pertama bagi Takaichi sebagai perdana menteri. Koalisi pemerintah yang dipimpinnya hanya mengantongi mayoritas tipis di majelis rendah dan bahkan belum menguasai Dewan Penasihat, membuat hasil pemilu nanti sangat menentukan stabilitas pemerintahan.

Di sisi lain, peta oposisi juga mengalami perubahan. Aliansi Reformasi Sentris yang baru dibentuk pada Kamis (22/1) langsung muncul sebagai kekuatan penantang utama. Gabungan Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Partai Komeito ini menguasai 165 kursi di majelis rendah dan secara terbuka menargetkan kemenangan atas blok konservatif penguasa.

Dengan waktu kampanye yang singkat dan konstelasi politik yang rapuh, pemilu Februari mendatang diprediksi berlangsung ketat. Publik Jepang kini dihadapkan pada pilihan cepat yang akan menentukan arah politik negara dalam beberapa tahun ke depan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *