WaraNews.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan capaian positif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Sulsel mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2023 ke 2024.
Nilai indeks meningkat dari 74,21 (kategori BB) pada tahun 2023 menjadi 81,74 (kategori A) dengan predikat “Memuaskan” pada tahun 2024.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam acara resmi yang digelar di Jakarta, Rabu (30/4/2025). Pemprov Sulsel menerima apresiasi sebagai Provinsi dengan Indeks Reformasi Birokrasi Tertinggi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, Pemprov Sulsel juga berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,64% sepanjang tahun 2024. Sementara itu, dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General, sejumlah capaian penting turut tercatat, antara lain:
-
Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik: 91
-
Tingkat Digitalisasi Arsip: 84,55
-
Indeks Reformasi Hukum: 98,16
-
Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi: Level 5
-
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik): 3,94
-
Arsitektur SPBE: Level 3
Reformasi Birokrasi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, serta diperkuat melalui berbagai regulasi teknis yang dikawal oleh Kementerian PAN-RB.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulsel, Bustanul Arifin, menyampaikan bahwa peningkatan indeks ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Peningkatan indeks dari 74,21 menjadi 81,74 adalah bukti nyata bahwa upaya kami di Pemprov Sulsel dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas ASN berada di jalur yang benar,” jelasnya.
Capaian ini tidak terlepas dari sejumlah inovasi strategis yang dijalankan, termasuk:
-
Digitalisasi pelayanan publik berbasis e-government
-
Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
-
Penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
-
Penguatan kapasitas ASN melalui pelatihan berbasis kompetensi
-
Implementasi sistem merit secara konsisten
Di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ke depan, fokus reformasi akan diarahkan pada implementasi Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan penekanan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan percepatan investasi melalui pendekatan transformasi digital.
“Peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi ini bukan sekadar angka, melainkan penanda bahwa birokrasi kita semakin matang, responsif, dan profesional,” tutup Bustanul.
