WaraNews.id — Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, menghadiri pertemuan sejumlah tokoh dan elemen masyarakat Luwu Raya bersama Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (12/3/2026).
Pertemuan yang difasilitasi Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, itu menjadi ruang dialog terbuka terkait wacana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Luwu Raya. Sejumlah kepala daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa tampak hadir dan menyampaikan pandangan mereka.
Isu pemekaran wilayah menjadi pembahasan utama dalam forum tersebut. Aspirasi terkait pembentukan DOB, termasuk Luwu Tengah, kembali disuarakan secara langsung kepada pemerintah pusat melalui Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menilai forum seperti ini penting untuk mempertemukan aspirasi daerah dengan pengambil kebijakan di tingkat pusat. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan terkait pemekaran sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Teman-teman tokoh, anggota DPRD Sulsel dari Luwu Raya, dan mahasiswa sudah menyampaikan terkait DOB Luwu Raya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar proses yang berjalan tidak memicu gejolak di tengah masyarakat. Menurutnya, tahapan administratif untuk usulan DOB Luwu Tengah sebelumnya telah diselesaikan dan diserahkan ke pemerintah pusat.
“Saya berharap tidak ada lagi gejolak yang bisa menyusahkan masyarakat. Jalurnya sudah jelas, dan kewenangan ada di pemerintah pusat,” tambahnya.
Sementara itu, Puspawati Husler memandang pertemuan tersebut sebagai momentum penting untuk menjembatani komunikasi antara daerah dan pemerintah pusat. Ia menilai, penyampaian aspirasi secara langsung dapat memperjelas arah dan proses pembentukan DOB ke depan.
Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam forum tersebut menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap isu pemekaran wilayah di Luwu Raya.
“Silaturahmi ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Kita berharap prosesnya berjalan sesuai aturan yang berlaku,” kata Puspawati.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif selama proses berlangsung, sembari menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait kelanjutan usulan daerah otonomi baru tersebut.
