WaraNews.id — Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar mendesak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki jalan poros di Kecamatan Simbuang dan Mappak yang saat ini mengalami kerusakan parah dan membahayakan keselamatan masyarakat.
Kondisi jalan yang rusak hampir di sepanjang jalur utama tersebut dinilai telah menghambat berbagai aktivitas masyarakat di wilayah yang tergolong terisolir. Jalan poros ini merupakan akses vital yang menghubungkan masyarakat dengan pusat layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi.
Ketua Umum IPPEMSI Makassar menegaskan bahwa kondisi infrastruktur jalan di Simbuang-Mappak tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan biasa, melainkan harus menjadi perhatian prioritas pemerintah daerah.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja agar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kondisi jalan di Simbuang dan Mappak. Sudah terlalu lama masyarakat hidup dalam keterbatasan akibat kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki. Kami tidak ingin persoalan ini hanya dijawab dengan kalimat prihatin tanpa tindakan nyata di lapangan,” tegas Ketua Umum IPPEMSI Makassar.
Ia menambahkan bahwa masyarakat di wilayah Simbuang-Mappak selama bertahun-tahun harus menghadapi kondisi jalan yang memprihatinkan tanpa adanya upaya perbaikan yang berkelanjutan.
Kerusakan paling mengkhawatirkan saat ini terjadi di wilayah Lembang Puangbembe Mesakada. Pada titik tersebut, sebagian besar bahu jalan telah longsor dan berpotensi menyebabkan jalan amblas sewaktu-waktu, sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Ketua Umum IPPEMSI Makassar menyebut bahwa kondisi tersebut berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
“Jalan poros Simbuang-Mappak adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Jika jalan ini rusak dan terputus, maka distribusi kebutuhan pokok terhambat, anak-anak kesulitan ke sekolah, dan masyarakat akan kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Ini bukan sekadar persoalan jalan, tetapi menyangkut masa depan masyarakat di wilayah terisolir,” lanjutnya.
IPPEMSI Makassar juga mengkritik minimnya langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani persoalan tersebut. Mereka menilai bahwa upaya yang ada selama ini belum menunjukkan keseriusan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah tidak menunda lagi perbaikan jalan ini. Kami meminta adanya langkah cepat berupa perbaikan darurat, penanganan longsor, serta pengalokasian anggaran yang jelas untuk pembangunan jalan yang layak dan aman,” tambahnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, IPPEMSI Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah nyata dari pemerintah daerah.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Masyarakat Simbuang-Mappak berhak mendapatkan akses jalan yang layak sebagaimana daerah lain. Jangan sampai wilayah kami terus terisolir akibat lemahnya perhatian terhadap infrastruktur dasar,” tegasnya.
Sementara itu, warga Lembang Puangbembe Mesakada, Alen Baso’, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada saat melintasi jalan yang mengalami kerusakan parah tersebut.
“Kami berharap pemerintah segera turun tangan sebelum terjadi korban jiwa. Jalan ini sudah beberapa kali diukur oleh dinas terkait, bahkan hingga empat kali, tetapi sampai sekarang belum ada perbaikan nyata. Kondisinya semakin berbahaya dari hari ke hari,” ujar Alen.
Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat setempat saat ini mulai membatasi penggunaan jalan demi keselamatan bersama.
“Berdasarkan rencana pemerintah setempat dan kepala lembang, kemungkinan jalan ini akan ditutup sementara untuk kendaraan roda empat. Hanya kendaraan roda dua yang diizinkan melintas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.
IPPEMSI Makassar menegaskan bahwa perbaikan jalan poros Simbuang-Mappak harus menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Mereka juga meminta pemerintah segera menurunkan alat berat serta melakukan perbaikan darurat sebelum kerusakan semakin meluas dan mengancam keselamatan masyarakat di wilayah tersebut.
