WaraNews.id — Pemerintah menargetkan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) tetap berada di kisaran 3 hingga 5 persen guna menahan lonjakan harga kebutuhan pokok yang paling dirasakan masyarakat. Stabilitas harga pangan dinilai krusial karena berpengaruh langsung terhadap pengeluaran rumah tangga, khususnya kelompok berpendapatan rendah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan menjadi prioritas pemerintah mengingat komoditas makanan menyumbang porsi besar dalam belanja masyarakat sehari-hari. Pernyataan itu disampaikannya usai Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat di Jakarta, Kamis.
Menurut Airlangga, gejolak harga pangan yang tidak terkendali berpotensi menekan daya beli dan memicu keresahan sosial. Karena itu, pemerintah pusat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pengendalian inflasi tidak hanya berhenti di level kebijakan, tetapi terasa langsung di pasar.
Sinergi pusat dan daerah difokuskan pada pengamanan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah, peningkatan produktivitas petani, serta kemudahan pembiayaan sektor pangan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan komoditas utama seperti beras, bawang merah, dan bawang putih dengan harga yang stabil.
Dari sisi distribusi, pemerintah mendorong penyaluran pangan dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan. Ketimpangan pasokan selama ini kerap menjadi pemicu kenaikan harga di tingkat konsumen, meski produksi nasional mencukupi.
Pemerintah juga mengendalikan inflasi harga yang diatur (administered price) agar tidak menambah beban pengeluaran masyarakat. Pengaturan ini dilakukan secara terukur, terutama pada komoditas dan layanan yang berdampak luas terhadap biaya hidup.
Perhatian khusus diberikan kepada daerah terdampak bencana, yang sering mengalami gangguan distribusi dan lonjakan harga. Pemerintah memastikan dukungan infrastruktur dan logistik agar kebutuhan pokok tetap tersedia dan harga tidak melonjak tajam.
“Dengan perbaikan akses dan logistik, inflasi di wilayah terdampak bencana mulai menunjukkan penurunan,” ujar Airlangga.
Secara makro, pemerintah menargetkan inflasi nasional tetap berada dalam kisaran APBN 2,5 persen plus minus 1 persen, sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kepastian bagi pelaku usaha maupun konsumen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 2,92 persen, angka yang masih terkendali namun tetap perlu diwaspadai karena tekanan harga pangan cenderung fluktuatif.
Pada Desember 2025, inflasi bulanan tercatat 0,64 persen, sementara inflasi tahunan berada di level 2,92 persen, mencerminkan tekanan harga yang masih terasa di akhir tahun.
Adapun inflasi harga pangan bergejolak tercatat 6,21 persen, jauh di atas inflasi inti yang stabil di 2,38 persen. Kondisi ini menegaskan bahwa pengendalian harga pangan menjadi kunci agar masyarakat tidak terus terbebani kenaikan biaya hidup.
