WaraNews.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025, Kamis (12/6), di Ruang Paripurna DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani.
Agenda utama rapat adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Wali Kota Makassar soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dua fraksi yang menyampaikan catatan tajam dan strategis terhadap draft RPJMD adalah Fraksi PKS dan Fraksi Mulia.
Juru bicara Fraksi PKS, Rezeki Nur, menekankan pentingnya peran Makassar dalam isu kemanusiaan global, khususnya dukungan terhadap Palestina.
“Makassar harus jadi kota terdepan dalam mendukung kemerdekaan dan kemanusiaan rakyat Palestina,” tegasnya.
PKS juga mengkritik kesalahan penulisan tahun dalam pidato Wali Kota yang menyebut RPJMD 2025–2014, bukan 2025–2029. Mereka menilai kesalahan ini bisa memengaruhi keabsahan dokumen hukum dan anggaran.
Dalam pandangan mereka, RPJMD harus memuat indikator ekonomi yang jelas, strategi penciptaan lapangan kerja, dan dukungan nyata terhadap UMKM. Mereka juga menyoroti kebutuhan akan pelatihan keterampilan, peningkatan kualitas guru, dan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, serta sanitasi di kawasan padat penduduk.
Di bidang seni dan budaya, PKS mempertanyakan sejauh mana pelibatan komunitas lokal serta dukungan fasilitas dan anggaran yang disiapkan pemerintah.
Fraksi Mulia, lewat juru bicaranya Ray Suryadi Arsyad, mengingatkan bahwa RPJMD bukan sekadar formalitas administratif, tetapi harus jadi panduan pembangunan yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Mereka menyambut baik tujuh strategi utama dalam RPJMD, namun menekankan pentingnya pelaksanaan program berbasis potensi lokal dan efisiensi anggaran. Fraksi ini juga meminta legalitas Ranperda diperkuat agar implementasi kebijakan berjalan optimal.
Fraksi Mulia memberi perhatian khusus pada peningkatan kualitas SDM, pendidikan, dan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. Mereka juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran, termasuk penanganan banjir dan sanitasi.
Sektor seni, budaya, dan pariwisata juga disoroti. Fraksi Mulia menilai sektor ini memiliki potensi besar untuk mendorong ekonomi kreatif, asalkan melibatkan komunitas lokal dan didukung fasilitas yang memadai.
Pemkot Siap Evaluasi dan Perbaiki RPJMD
Menanggapi masukan dari DPRD, Sekretaris Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menyampaikan apresiasi dan komitmen untuk memperbaiki kekurangan dalam draft RPJMD.
“Masukan fraksi-fraksi akan jadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan dokumen ini. Tujuan kita sama: RPJMD harus menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Makassar,” ujarnya.
Terkait kesalahan tahun penulisan RPJMD, ia mengakui itu sebagai kekeliruan teknis dan memastikan akan diperbaiki. Ia juga menegaskan bahwa program prioritas seperti pengembangan SDM, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur kawasan pinggiran sudah masuk dalam fokus pemerintah untuk lima tahun ke depan.
“Kami ingin RPJMD ini tidak hanya sah secara hukum, tapi juga kuat dalam pelaksanaan. Kolaborasi dengan DPRD sangat penting,” tutupnya.
Rapat paripurna ini menjadi titik awal penting dalam menyusun arah pembangunan Kota Makassar 2025–2029. DPRD berharap RPJMD yang dihasilkan bukan hanya rencana di atas kertas, tetapi mampu menjawab masalah riil dan harapan warga kota.
