WaraNews.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk menghentikan rekrutmen pegawai secara diam-diam, terutama bagi tenaga Laskar Pelangi. DPRD berencana memanggil pihak Pemkot Makassar untuk membahas hal tersebut.
Ketua DPRD Makassar, Supratman, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan terkait rekrutmen sejumlah tenaga honorer di beberapa instansi Pemkot. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membebani anggaran daerah yang terbatas.
“Kami menerima laporan terkait hal ini. Oleh karena itu, kami meminta Pemkot Makassar untuk menghentikan langkah tersebut, karena akan menambah beban anggaran daerah,” tegas Supratman.
Legislator Partai Nasdem ini menambahkan bahwa beberapa pegawai Laskar Pelangi telah berhasil diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan demikian, anggaran yang ada seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang sudah ada.
“Dalam waktu dekat, kami akan menggelar rapat khusus di DPRD untuk mencegah penggunaan anggaran yang tidak tepat oleh Pemkot Makassar,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Ruslan Mahmud, menyoroti perlunya perencanaan yang matang terkait kebijakan perekrutan pegawai. Ia menegaskan bahwa kebijakan semacam ini harus dibahas bersama DPRD agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
“Kami akan terus memantau dan mengawasi langkah Pemkot untuk memastikan kebijakan ini tidak merugikan masyarakat,” imbuhnya.
Ruslan juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem rekrutmen di Pemkot Makassar. “Jika ada pegawai yang dibutuhkan, lakukan seleksi secara terbuka, adil, dan berdasarkan kebutuhan yang nyata. Jangan sampai kebijakan ini menjadi beban jangka panjang bagi daerah,” tuturnya.
