WaraNews.id — Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerataan pembangunan daerah melalui sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Hal ini disampaikannya saat menghadiri sekaligus dikukuhkan sebagai Pengurus Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Masa Bhakti 2025–2030.
Pengukuhan dilangsungkan di Puri Agung, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (17/7), dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Hadir pula sejumlah tokoh nasional, termasuk Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, serta Wakil Ketua DPR RI Cucun Samsurijal.
Dalam kepengurusan APKASI, Bupati Husniah dipercaya memimpin Bidang Harmonisasi Kebijakan dan Perundang-undangan, didampingi oleh Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, sebagai sekretaris bidang.
“Melalui APKASI, kami para bupati dapat menyinergikan program-program daerah dengan kebijakan nasional. Ini sangat penting untuk memastikan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” ujar Husniah.
Ia juga menyatakan bahwa kehadirannya dalam acara ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan peran APKASI sebagai forum strategis penyampai aspirasi dan kepentingan pemerintah kabupaten se-Indonesia.
Pengukuhan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum diskusi antar kepala daerah untuk menyusun agenda kerja APKASI lima tahun ke depan. Fokus pembahasan mencakup, Percepatan transformasi digital di daerah, Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Penguatan ekonomi lokal, Pengawalan implementasi otonomi daerah.
Ketua Umum APKASI periode 2025–2030, Bursah Zarnubi, menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut bahwa meski kerap terjadi perbedaan pandangan, APKASI hadir sebagai jembatan penghubung demi kemajuan bersama.
“Terkadang kita bersalaman, terkadang juga ada ketegangan. Tapi APKASI adalah forum yang mempertemukan kita semua demi kemajuan bangsa,” ujar Bursah.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan APKASI merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang bertujuan memperkuat kemandirian daerah dalam menjalankan pemerintahan.
“APKASI bukan sekadar organisasi, tapi instrumen strategis yang sejak awal dirancang untuk mengawal pelaksanaan otonomi daerah,” tutup Bursah.
