22.091 SPPG Layani Lebih dari 60 Juta Penerima MBG di Indonesia

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

WaraNews.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perluasan cakupan. Hingga akhir Januari 2026, program ini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa jumlah SPPG yang beroperasi saat ini mencapai 22.091 unit. Dari unit-unit inilah layanan pemenuhan gizi diberikan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Penerima manfaat sudah lebih dari 60 juta,” ujar Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi terbatas penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG di Jakarta, Kamis.

Selain memperluas jangkauan penerima, pelaksanaan MBG juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Data pemerintah mencatat sebanyak 924.424 orang terlibat sebagai tenaga kerja langsung di SPPG. Program ini turut didukung oleh 68.551 pemasok bahan pangan dan 21.413 mitra pelaksana.

Zulkifli Hasan juga menyebutkan proses pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang berkaitan dengan program MBG tengah berjalan. Saat ini, sekitar 32.000 orang sedang dalam proses untuk memperkuat pelaksanaan program di lapangan.

Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas penyesuaian lokasi pembangunan SPPG yang dibiayai pemerintah pusat. Penugasan yang bersumber dari Kementerian Keuangan disesuaikan dari 542 menjadi 315 lokasi, sedangkan penugasan melalui Kementerian Pekerjaan Umum direvisi dari 264 menjadi 222 lokasi.

Menurut Zulkifli Hasan, penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan kesiapan daerah, termasuk persoalan lahan, mekanisme pembayaran, dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pendataan penerima manfaat dilakukan secara rinci bersama pemerintah daerah. Pendataan tersebut mencakup masyarakat yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) serta anak usia sekolah yang putus sekolah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *