WaraNews.id — Mantan Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan, Litha Brent, tengah menghadapi persoalan pelik terkait aset miliknya di Makassar. Ia memprotes keras tindakan kurator yang melelang lahan seluas 23.569 meter persegi di Jalan Urip Sumoharjo, lokasi yang selama ini menjadi terminal bus PO Litha & Co, dengan harga yang dinilainya tidak masuk akal.
Lelang itu disebut hanya menetapkan nilai jual Rp70,8 miliar, jauh di bawah taksiran pasar yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Lahan tersebut selama ini menjadi pusat aktivitas bus Litha & Co, perusahaan yang dikenal sebagai salah satu pionir transportasi antarprovinsi di Sulawesi. Namun, Litha Brent mengaku terkejut saat mengetahui bahwa hasil lelang pada 28 Oktober 2025 hanya menetapkan harga penjualan sebesar Rp70,8 miliar, jauh di bawah nilai pasar Rp228 miliar hasil appraisal dan NJOP Rp179 miliar.
“Itu kan tidak benar. Masa lahan nilainya ratusan miliar tapi dijual hanya Rp70 miliar. Ada apa di situ?” ujar Litha Brent, Selasa (11/11/2025).
Kejanggalan tak berhenti di situ. Ia mengungkap, sehari setelah pelunasan pembayaran oleh pemenang lelang pada 4 November 2025, pihak pembeli langsung mendatangi lokasi dan mengklaim kepemilikan lahan. Ironisnya, pengambilalihan itu dilakukan dengan pengawalan aparat Brimob pada 7 November 2025.
“Kegiatan seperti itu kan harus ada penetapan pengadilan dulu baru bisa dieksekusi. Ini malah langsung kuasai lahan pakai aparat,” tegas mantan Anggota DPD RI itu.
Litha menilai tindakan tersebut terburu-buru dan tak berlandaskan hukum yang jelas. Ia mengaku kini merasa bingung mencari keadilan, terlebih karena penguasaan lahan dilakukan dengan kehadiran aparat bersenjata.
“Kami tidak tahu harus melapor ke mana lagi, karena yang datang sudah lengkap dengan Brimob,” keluhnya.
Meski tengah menghadapi situasi sulit, Litha menegaskan bahwa dirinya akan terus mencari keadilan atas lahan yang selama ini menjadi denyut utama bisnis transportasi yang ia bangun puluhan tahun.
